Yunisa Putra : Banyak Sekolah Yang Membutuhkan Pembangunan 

Penulis. : Iswan
Editor. : Redaksi

Lampung Tengah,Mitratoday.com-Diwarnai penolakan dan aksi Walk Out oleh beberapa fraksi, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lampung Tengah tahun 2020 akhirnya disahkan menjadi APBD oleh DPRD setempat, Kamis (28/11/2019).

Penyertaan modal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Rajasa yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) senilai Rp 3,5 milyar ini yang menjadi penolakan oleh Anggota DPRD Lampung Tengah terhadap pengesahan RAPBD tersebut.

Salah satu yang cukup vokal dengan penolakan tersebut ialah Yunisa Putra, Anggota DPRD Lampung Tengah dari Fraksi Nasdem.

Yunisa meminta penyertaan modal kepada BPRS Rajaya untuk ditunda. Ia beralasan masih ada beberapa dinas yang lebih memerlukan anggaran tersebut.

“Kami dari fraksi Nasdem meminta kepada pimpinan untuk menunda dahulu penyertaan modal BPRS Rajasa karena kami melihat masih banyak dinas yang lebih membutuhkannya, seperti dinas pendidikan masih banyak sekolah-sekolah yang membutuhkan pembangunan,” terang Yunisa.

Lanjutnya, kader muda potensial Nasdem itu juga mengungkapkan pada saat pembahasan anggaran dengan OPD sempat molor dikarena tidak tepat waktunya sehingga harus menunggu lama untuk melakukan pembahasan anggaran dengan OPD terkait.

“Ini juga saat pembahasan anggaran sempat molor dan badan anggaran sampai capek menunggu OPD dan saat pengesahan juga masih banyak kursi untuk kepala SKPD dan UPTD yang kosong,” ungkapnya.

Tak kalah vokalnya dengan Yunisa, Saleh Mukadam dari fraksi Gerindra juga menyuarakan penolakannya terhadap penyertaan modal BPRS Rajasa itu.

“Berdasarkan hasil rapat tanggal 18 November 2019 bersama tim TAPD memutuskan terhadap penyertaan modal BPRS Rajasa ini ditunda dan akan di bahas lagi dan tiba-tiba disini muncul lagi. Maka dari itu saudara pimpinan fraksi Gerindra akan menolak pengesahan RAPBD 2020 jika penyertaan modal ini tetap disahkan,” tegas Mukadam.

Menganggapi penolakan terhadap penyertaan modal BPRS Rajasa, Bupati mengatakan belum mendengar alasan yang kongkrit dari anggota DPRD setempat terhadap permintaan penundaan penyertaan modal tersebut.

“Mohon maaf, saya belum mendengar alasan kongkrit dari penundaan itu. Tidak disetujuinya apa?,” ujar Loekman.

“Dan seharusnya tidak terjadi perdebatan saat ini (paripurna), karena sudah dibahas oleh badan anggaran yang merupakan perwakilan dari semua fraksi ada disitu. Nah kalau seperti ini untuk apa kemarin dibahas,” ungkapnya dengan nada tinggi.

Melanjuti penolakan tersebut, Bupati meminta kepada seluruh fraksi untuk kembali membahas terkait penyertaan modal BPRS Rajasa tersebut.

Sempat di skors 30 menit, sidang paripurna tersebut dilanjutkan kembali untuk mengambil keputusan terhadap pengesahan RAPBD 2020.

Akan tetapi setelah sidang dibuka kembali, intrupsi dan penolakan terhadap penyertaan modal tersebut oleh fraksi Nasdem dan Gerindra masih berlangsung.

Karena tidak menemukan kata sepakat, sidang paripurna itu akhirnya diwarnai aksi walk out oleh Yunisa Putra mewakili fraksi Nasdem dan Saleh Mukadam mewakili fraksi Gerindra.

“Untuk fraksi Nasdem penyertaan modal tersebut untuk tidak diteruskan dan kami (fraksi Nasden) walk out,” tegas Yunisa.

“Dari Fraksi Gerindra tetap konsisten karna menggap banyak kewajiban dasar lain di bidang Pendidikan, Kesehatan, PU, Ketertiban dan Sosial seharusnya menjadi perhatian lebih jika di bandingkan penyertaan modal BPRS Rajasa. Maka fraksi Gerindra WO atau Walk Out,” nya.

Aksi walk out tersebut di dahului oleh I Kadek Asian Naviri dari fraksi PDI Perjuangan yang juga ikut menolak penyertaan modal BPRS Rajasa. Ia merasa BPRS Rajasa menganut manajemen yang mengandung diskriminatisi.