Foto : Dofiq saat meninjau kondisi pembangunan kolam loncat indah yang gagal
Malang ,Mitratoday.com Pembangunan kolam loncat indah di kawasan stadion Kanjuruhan Kepanjen gagal dilanjutkan.
Pembangunan kolam renang di komplek stadion Kanjuruhan itu sendiri dari data yang ada sebenarnya ada dua kolam yang digarap yakni Kolam renang salah satunya Kolam renang Loncat Indah.
Untuk membangun, Pemkab Malang lewaf Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Ciptakarya (DPKPCK) sudah mengalokasikan anggaran senilai Rp 1,1 miliar lewat mekanisme tender yang dimenangkan CV.Trinedya Teksama pada lelang 2022 lalu.
Gagalnya pembangunan Kolam renang loncat indah ini juga diakui oleh Kontraktor Pelaksana pemilik CV.Trinedya Teksama Beni Dwi Putranto yang mengaku jika anggaran yang dialokasikan Pemerintah tidak mencukupi.
“Anggarannya gak cukup,jika dipaksakan sesuai Pagu anggaran , kedua kolam ini tidak bisa terselesaikan semua. Yang selesai hanya setengahnya saja,”kata Beni selasa kemarin (17/1/2023)
Lanjut Beni , ditahun 2023 ini , DPKPCK akan kembali menganggarkan untuk biaya pembangunan dan perbaikan kolam. Alhasil kondisi kolam loncat indah hingga saat ini masih belum terselesaikan, karena anggaran yang ada dialokasikan khusus untuk perbaikan kolam renang outdoor hingga rampung.
“Ya kalau kolam outdoor yang digunakan latihan sudah rampung dan sudah sempat diujicobakan oleh PORSI,”beber Beni.
Meski saat ini kolam renang outdoor tersebut belum diserahkan ke Pemerintah karena masih dalam masa pemeliharaan selama sekitar 3 bulan.
Rencananya DPKPCK disebut oleh Beni masih akan dilakukan pemeriksaan penuh terkait Kolam renang outdoor tersebut.
Terpisah anggota DPRD kabupaten Malang dari fraksi Golkar Dofic Soroanggomo, menilai , seharusnya hal itu tidak boleh terjadi, karena didalamnya ada proses perencanaan terlebih dulu. Termasuk didalamnya perhitungan estimasi biaya anggaran yang dibutuhkan.
“Ya kan sudah ada konsultan perencanaannya, pasti kan mereka cermat dan teliti menghitung kebutuhan anggarannya,”ujar Dofiq rabu (18/1/2023)
Kekeliruan seperti itu lanjut Dofiq menandakan bahwa pemerintah tidak serius dan ceroboh menghitung anggaran, belum lagi pengawasan kegiatan pekerjaan .
Menurutnya kondisional seperti itu harus dicermati banyak pihak, pasalnya uang yang digunakan hakekatnya adalah uang masyarakat Kabupaten Malang yang wajib dipertanggungjawabkan.
“Ini baru satu kegiatan pekerjaaan saja sudah seperti ini, la kegiatan program pembangunan di mereka (DPKPCK) kan sangat banyak, ya jika seperti ini berapa uang rakyat yang terbuang gak bermanfaat,”tandas Dofiq.
Untuk itu rencananya Dewan akan melakukan evaluasi lewat rapat,terutama infrastruktur yang belum rampung maupun pengalihan atau penghentiam sebuah pekerjaan yang telah direncanakan.
Pewarta : Sigit
