Blitar,mitratoday.com – Terkait adanya warga dari 7 kecamatan di Kabupaten Blitar wilayah Selatan, diantaranya Kecamatan Wates, Panggungrejo, Binangun, Wonotirto, Sutojayan, Bakung dan Kademangan yang sempat melakukan aksi beberapa waktu lalu menuntut pemekaran untuk memisahkan diri dari Kabupaten Blitar, Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso akan berkantor di beberapa Desa secara bergantian di wilayah Blitar Selatan guna menampung aspirasi dan sinergi dengan masyarakat Blitar selatan.
Rahmat Santoso menjelaskan, setelah melihat dan memantau perkembangan kondisi di Blitar Selatan, yang menuntut perbaikan infrastruktur.
“Rencananya saya akan ngantor di Desa wilayah Blitar Selatan, agar bisa langsung bertemu dan berdialog dengan warga disana,” Ucap Rahmat Santoso, Selasa (7/3/2023).
Dikatakan Ketua Umum DPP Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) ini, sampaikan langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam hal ini Pemkab Blitar di tengah masyarakat.
“Saat masyarakat membutuhkan bantuan, terkait dengan kondisi infrastruktur di desanya. Supaya terjadi komunikasi 2 arah, antara masyarakat, pemerintah desa dan pemkab,” jelasnya.
Karena, ujarnya selama ini pihak Pemkab Blitar tidak diam. Tapi terus berupaya melakukan terobosan mencari solusi untuk mencukupi kebutuhan anggaran perbaikan infrastruktur ini.
“Tidak hanya untuk jalan rusak, tapi juga jembatan dan lainnya untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Blitar,” ungkapnya.
Bahkan sebagai bukti keseriusan, Pemkab Blitar akan memperbaiki kerusakan infrastruktur. Selain menganggarkan di APBD 2023, juga mencari anggaran ke pusat, seperti Kementerian PUPR. Termasuk mendatangkan Komisi V DPR RI untuk langsung melihat kondisi infrastruktur di Kabupaten Blitar yang memang mendesak untuk segera dibangun dan diperbaiki.
“Hasil dari kunjungan DPR RI sudah jelas akan dibantu anggaran dari APBN dan sekarang sedang berproses, agar tahun 2023 ini bisa segera terealisasi,” papar politisi dari Partai PAN ini.
Mengenai rencana ngantor di desa, orang nomor dua di Kabupaten Blitar ini mengatakan sifatnya bukan acara resmi atau seremonial. Tapi lebih kepada dialog atau berinteraksi langsung dengan masyarakat di 7 kecamatan wilayah Blitar Selatan.
“Jadi bukan mengundang warga, tapi monggo siapa pun yang ingin menyampaikan saran, masukan, kritik maupun keluhannya mengenai apa pun bisa langsung ketemu saya,” terang Wabup Rahmat.
Ditambahkan pria yang baru ditunjuk menjadi Dewan Pakar Wilayah Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) Jatim ini, dengan ngantor di desa ini bisa membuka komunikasi yang lebih intens dan terbuka.
“Terjalin komunikasi dan sinergi langsung dengan masyarakat dan pemerintah desa, sehingga kondisi riil di lapangan bisa diketahui dengan sebenarnya bukan hanya berdasarkan laporan yang masuk,” pungkas Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso.
Pewarta : Novi
