Tunjangan Sertifikasi Guru Belum Cair, Ini Kata Kepala BKAD Bengkulu Utara

Bengkulu Utara,mitratoday.com – Tunjangan sertifikasi ribuan guru, untuk triwulan pertama tahun 2024 yang belum dibayarkan, masih terganjal anggaran.

Anggaran yang mengait pada hampir 1.500 guru di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu ini, sebelumnya lambat diproses yang diklaim daerah lantaran Surat Keputusan Tunjangan Profesi atau SKPT yang belum terbit.

Belakangan, surat keputusan yang diterbitkan pemerintah yang lazimnya diterbitkan 2 kali dalam setahun itu, sudah rilis sehingga instansi teknis di daerah dapat memproses usulan pencairannya, dalam mekanisme akuntansi pemerintah.

Namun hingga memasuki medio triwulan kedua tahun 2024 ini, anggaran tunjangan triwulan pertama yang totalnya mencapai Rp 14 miliar lebih itu, belum juga dibayarkan pemerintah.

Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bengkulu Utara, Masrup, S.St.Pi, M.Si, saat dikonfirmasi RU menyampaikan proses yang telah berjalan di daerah, terkait pembayaran tunjangan sertifikasi ini sudah dilakukan. Sudah pula rampung.

Proses yang sudah berjalan itu, kata Masrup, begitu kerja teknis yang telah rampung oleh Dinas Pendidikan, berlanjut dengan proses rekonsiliasi.

Rekonsiliasi ini, terus dia lagi, yakni data antara pihak kementerian (Kemendikbud dan Kemenkeu) dilakukan padupadan bersama dengan data dari pemerintah daerah.

“Alhamdulillah proses ini tuntas,” ungkapnya, dua pekan lalu.

Itu artinya, administrasi yang tengah ditunggu pemerintah daerah adalah terbitnya rekomendasi dari pihak Kemendikbud-Ristek ke Kementerian Keuangan atau Kemenkeu.

Dalam wawancara pekan lalu itu, Masrup juga menyampaikan, pihaknya masih menunggu proses penyaluran dana dari Direktorat Jenderal Perimbangan (DJPK) Kemenkeu ke Rekening Kas Umum Daerah atau RKUD.

“Nantinya jika sudah masuk ke RKUD, maka akan segera disalurkan ke SKPD Dispendik untuk kemudian diteruskan ke masing-masing rekening penerima,” jelasnya.

Dengan artian, pencairan tunjangan sertifikasi triwulan 1 guru di Kabupaten Bengkulu Utara (BU), tinggal menunggu dana.

Tunjangan periode Januari, Februari dan Maret 2024 yang belum dibayarkan, kini tengah menunggu transfer dari Kementerian Keuangan atau Kemenkeu.

Catatan RU, Diketahui, tahun 2024 mendatang sektor pendidikan yang sudah ditegas lewat Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD), masih terus tinggi saban tahunnya.

Tunjangan sertifikasi guru ini, masuk dalam komponen transfer Dana Alokasi Khusus atau DAK Non Fisik.

Anggaran dari pusat yang ditransfer secara periodik itu, untuk Tunjangan Guru ASN Daerah, terdiri dari Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp 77.758.794.000 serta Tambahan Penghasilan Guru Rp 1.247.351.000.

Tambahan Penghasilan Guru ini, merupakan tunjangan bagi guru yang belum menjadi obyek tunjangan sertifikasi.

Lazimnya, guru mesti memenuhi beberapa persyaratan, kemudian melakukan beberapa proses yang harus dilalui sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Dalam TKD yang sudah dirilis pemerintah lewat Kementerian Keuangan, turut dijabarkan pusat termasuk juga Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Anggaran BOS Reguler daerah ini untuk tahun 2024 angkanya sebesar Rp 42.001.860.000 dan BOS Kinerja sebesar Rp 1.945.000.000.

Ada pula Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD atau Pendidikan Anak Usia Dini : Reguler sebesar Rp 4.284.000.000 dan Kinerja Rp 120.000.000.

Kemudian, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan; Reguler sebesar Rp 1.379.000.000 dan Kinerja sebesar Rp 90.000.000.

Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024 sektor Pendidikan di daerah ini totalnya sebesar Rp 25.211.062.000.

Anggaran tersebut menyebar untuk PAUD Rp 1.235.876.000, SD Rp 15.210.070.000 serta SMP Rp 8.765.116.000.

Untuk Dana Alokasi Umum (DAU) yang sudah Bidang Pendidikan Rp 82.625.881.000.

“Berkas usulannya sudah siap dan tinggal melanjut penyampaian ke bagian keuangan Pemda BU untuk diproses,” ujar Sekretaris Dispendik Bengkulu Utara, Sugeng Prayitno, Selasa, 23 April 2024 petang.

Sebelumnya, pada 17 April lalu, daerah juga menyampaikan beberapa kasuistik yang terjadi. Setelah sebelumnya, sempatn diwarnai error sistem sehingga tidak bisa didownload oleh operator.

Turut disampaikan Kadispendik Bengkulu Utara, Drs Fahrudin, sertifikasi menjadi salah satu fokus pemerintahan daerah, sehingga menjadi prioritas setiap periode pencairannya.

Dia juga mengimbau, kelindan sistem antara pusat dan daerah, salah satunya terkait dengan update data.

Karenanya, dia meminta operator di setiap sekolah untuk melakukan update pembaruan data setiap guru, karena bisa mempengaruhi proses validasi oleh pusat.

“Karena akurasi data, seperti data kenaikan pangkat, golongan sampai dengan perubahan status seperti pernikahan, jumlah anak hingga status pekerjaan,” wejangnya.

Perubahan data pribadi itu, kata dia, seperti dari seblumnya menjadi Guru Bantu Daerah (GBD) dan semisal telah menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja atau PPPK, harus diupdate secara periodik via operator yang ada di setiap sekolah. Pasalnya, update ini, kata dia, akan menjadi obyek verifikasi pusat, sebelum menerbitkan ikon hijau.

Ikon hijau diartikan sebagai validasi SKTP yang dilakukan oleh pusat berdasarkan data-data guru sudah dinyatakan lengkap.

Tak hanya itu saja, secara teknis, ditegaskan Sekretaris Dispendik Sugeng, relatif tidak terjadi persoalan dalam mekanisme penyalurannya.

Hanya saja, lanjut dia, untuk memprosesnya, daerah wajib menunggu terbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi atau SKTP dari Kemendikbud-Ristek.

Kondisi ini dimungkinkan terjadi, karena hasil verifikasi tim pusat menyatakan kelengkapan syarat dari guru sertifikasi yang belum lengkap, sehingga mesti dilengkapi.

Untuk diketahui, tunjangan sertifikasi bagi guru di daerah ini, jumlah penerimanya di daerah ini terbagi dalam 1.478 guru.

Sedangkan non sertifikasi atau guru yang belum bersertifikasi jumlahnya sebanyak 521 guru.

Adapun jumlah guru di daerah ini totalnya 2.743 Aparatur Sipil Negara atau ASN.

Selain itu, jumlah guru yang non ASN jauh lebih banyak lagi yakni mencapai 3.420 guru. (Adv)