Malang,mitratoday.com – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajjir Effendy melakukan peninjauan langsung vaksinasi di Puskesmas Dau Kabupaten Malang pada Minggu (13/2/2022).
Kedatangan Menko PMK tersebut kata Bupati, sejatinya adalah mudik ke kampung halaman.
“Kebetulan beliau orang Malang, maka saat mudik beliau selalu menyempatkan diri untuk melihat berbagai isu nasional yang berkembang di daerah. Di Kabupaten Malang sendiri kita sedang bekerja menuntaskan vaksin khususnya bagi Lansia, dan beliau ingin memastikan, makanya hadir di sini,” terang Sanusi.
Hal ini dibenarkan Menko PMK, yang menyebutkan jika dirinya selain mudik ke Malang juga meninjau vaksinasi.
Hal ini sangat perlu dilakukan untuk menindaklanjuti perintah Presiden terkait percepatan vaksinasi, terutama vaksin bagi Lansia. Makanya kita ingin melihat dari dekat pelaksanaan vaksin lansia ini,” ujar Muhajjir Effendi.
Ia menambahkan, vaksin lansia tersebut menjadi salah satu prioritas percepatan Vaksinasi secara nasional. Pasalnya, di usia tersebut sangat rentan terpapar virus Covid-19 maupun varian baru Omicron. Disisi lain Lansia identik cukup susah saat di minta mengikuti vaksin.
“Ini tadi saat kita tanya mereka (Lansia) ada yang belum pernah sama sekali vaksin, tapi ada juga yang sudah dua kali vaksin,” ungkap Muhajjir Effendi yang juga mantan Rektor UMM Malang ini.
Selain itu, ia sampaikan bagi Lansia yang memiliki Komorbid dan tidak bisa divaksin, Muhajjir meminta agar benar- benar menerapkan phisycal distancing dan membatasi diri untuk berinteraksi dengan anggota keluarga lainnya agar terhindar dari terpapar Covid terutama Omicron.
“Ya meski varian omicron ini tingkat kesakitannya rendah, tapi bagi Lansia kan sangat rentan terpapar jika tidak berhati-hati. Makanya bagi Lansia yang bisa divaksin dan sudah mengikuti vaksin kedua untuk mengikuti Vaksin Booster,” beber Muhajjir Effendi.
Sementara itu, Bupati Malang HM Sanusi sempat melaporkan adanya selisih data KPC PEN dengan data riil di Kabupaten Malang kepada Menko PMK.
Mendapat laporan tersebut, Muhajjir meminta Pemerintah Kabupaten Malang untuk segera membuat laporan resmi ke Pemerintah Pusat agar segera diklarifikasi.
“Saya mengkhawatirkan hal sama terjadi di hampir seluruh Kabupaten/Kota se Indonesia. Makanya saya meminta segara dibuatkan laporan ke Pemerintah Pusat agar segera diklarifikasi soal selisih data antara KPC PEN dan seluruh Pemerintah Daerah.” Tutupnya.
Pewarta : Sigit
