Ambon,Mitratoday.com-Terkait Aksi penolakan Danau Rana Sebagai Destinasi Wisata Dunia yang di Lakukan di Kantor Gubernur Maluku dan DPRD Provinsi Maluku, kamis 22/8/19 Oleh (AMA PB) Aliansi Masyarakat Adat Pulau Buru,merupakan aksi kecil Damai tanpa ada intervensi dari siapapun alias Aksi murni tanpa di tunggangi pihak manapun.
Sebab, sebelum pelaksanaan peserta aksi melakukan ritual Adat dan Sumpah Adat ketika hendak berlanjutnya aksi. Di saat ritual adat dilakukan, Para demonstran berjanji dan bersumpah apabila di dalam proses berjalan kegiatan dan ada yang melanggar sumpah maka dia akan kena sangsi Adat atau musibah.
Para Aksi demo dalam hal ini Aliansi Masyarakat Adat Pulau Buru akan menunggu dan kawal sejauh mana tindakan serta tanggapan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, dalam hal ini Gubernur Maluku dan Ketua DPRD Provinsi Maluku terhadap tuntutan mereka.
Mereka Berharap, Gubenur maluku Segera Memanggil Bupati Buru dan Membatalkan Semua Perencanaan Program.
“Rana Sapa Dunia, Kami Nantikan itu.”ucap Leslessy.
Lanjutnya ,Perjuangan iyaengatakan bahwa perjuangan mereka Bukan Hanya Sampai di Situ, Karena Akan Ada Lagi Aksi Besar-Besaran Di Kabupaten Buru.
“Dengan Masa Yang Cukup Besar Dari Semua Generasi Anak Adat yang ada di Ambon maupun di Buru dan Buru Selatan Apabila aksi kemarin tidak di gubris dan dibatalkannya segala proses terkait Danau Rana yang akan dijadikan Distenasi wisata dunia.”Tegas Leslessy, Lewat Via Tlfon seluler kepada awak media, Jum’at (23/08/2019) pukul 11.05 Wit.
Leslessy mengatakan bahwa sebagai perwakilan dari 24 suku (marga) yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Buru merasa kecewa dan merasa seakan dipermainkan oleh pihak pemerintah Kabupaten Buru yakni Wakil Bupati Buru yang Mendukung aksi mereka melalui Statmen di salah satu Media online.
“Kami merasa tak perlu ada dukungan dari siapapun karena bagi kami, sangat di sayangkan apabila selaku Wakil Bupati yang cukup paham dibagian kepemerintah yang sudah jelas- jelas mengetahui mengenai surat edaran yang dikeluarkan sudah hampir dua bulan ini baru mau memberikan dukungan lewat media online.” Ujarnya.
Mereka juga menduga bahwa jangan-jangan dibalik dukungan terhadap aksi mereka merupakan upaya menghindar dan mencoba mencari aman serta seakan-akan lepas tangan dari persoalan Tempat Sakral Danau Rana yang ingin dijadikan Distenasi wisata Dunia.
Sementara menurut Helmy Lesbassa selaku Korlap 1 pada aksi kemarin mengatakan bahwa pihaknya selaku Aliansi Masyarakat Adat Pulau Buru menganggap Segala bentuk dukungan dari pemerintah Kabupaten Buru dalam hal itu Wakil Bupati Buru merupakan hal yang keliru.
“Bagi kami bukankah seharusnya selaku anak adat yang menjabat di kepemerintahan tidak membiarkan hal demikian,namun selaku anak adat seharusnya nenolak secara Resmi pada saat permasalahan danau Rana masih dalam tahapan dan belum populer seperti skrang ini. Yang saya herankan adalah,mengapa baru hari ini menolak? apakah ini merupakan bentuk kepedulian atau jangan- jangan merupakan upaya cari aman dalam artian menghindar dari permasalahan yang terjadi.” Paparnya dengan nada tinggi.
Kalau memang benar adanya niat baik dari Wakil Bupati selaku anak adat, yang mendukung penuh Penolakan Dijadikannya Danau Rana Sebagai Destinasi Wisata Dunia,maka pihaknya Selaku Aliansi Masyarakat Adat Pulau Buru meminta agar pernyataan dukungan di salah satu media jangan hanya sekedar berstatemen, melainkan memberikan bukti yang dapat di percaya oleh Masyarakat Adat Setempat.
“Untuk mendukung serta menjunjung tinggi nama Adat serta keutuhan Danau Rana sebagai aset terakhirnya masyarakat adat, maka kami selaku anak Adat 14 Suku/marga Menolak berbagai bentuk dukungan yang menurut kami tidak layak.” Tuturnya Lesbassa
Pihaknyapun menolak siapapun di kepemerintahan Kabupaten Buru yang coba mendukung aksinya, karna surat edaran No 049/269 telah beredar kurang lebih 2 bulan lalu.
“Lantas darimana saja peranan selaku anak adat yang seharusnya menolak terlebih dahulu bukan malah tunggu masyarakat menangis baru mau berstatemen di media.”Tutup Korlap 1 Helmy Lesbassa.
(E.red)
