Lebong,mitratoday.com – Wakil Bupati (Wabup) Lebong, Drs Fahrurrozi, M.Pd baru saja ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lebong. Hanya saja, baru saja menjabat, mantan Guru itu mulai membuat gaduh. Salah satunya membatalkan Surat Perintah Tahunan (SPT) Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lebong, serta membuat SK baru.
Dugaan terbaru, alih-alih menjaga kondusifitas di tubuh pemerintahan daerah jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), namun nyatanya eksistensinya ter-asumsi bermain politik.
Buktinya, beredar foto Plt Bupati Lebong bersama salah satu kandidat yang tengah mencalonkan diri di Pilkada Lebong. Termasuk bersama sejumlah Pejabat Eselon II yang ditunjuk.
Pelapor, Nedi Aryanto Jalal menyampaikan, pihaknya sudah melaporkan secara tertulis kepada Bawaslu Lebong, yang diteruskan kepada Presiden RI, DPR RI, Kemendagri, Kemenpan RB, KASN untuk menindaklanjuti dugaan netralitas ASN di lingkungan Pemkab Lebong. Termasuk kepala daerah yang sudah melantik dan menunjuk pejabat 2 bulan menjelang Pilkada.
“Pertama netralitas ASN yang telah menunjukkan kebepihakannya kepada salah satu kandidat. Kemudian, kita juga sudah membuat surat untuk melaporkan Plt Bupati Lebong. Yang kami menilai sampai detik ini plt bupati Lebong sudah menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu kandidat,” tegas Aryanto Jalal dkk.
Nedi meminta kepada Bawaslu maupuan Mendagri menindaklanjuti terkait laporan tersebut. Bahkan, meminta untuk menganulir Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor: 800.1.3-P.2112 tahun 2024 tentang Pengangkatan Penjabat Sekda Kabupaten Lebong.
Sebab, beredar video berdurasi 1 menit 3 detik yang diduga di rumah pejabat yang ditunjuk Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai Penjabat Sekda Lebong. Dalam lokasi tersebut, tampak perekam memperlihatkan bahwa rumah tersebut menjadi lokasi penyimpanan baleho salah satu calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu.
“Supaya situasi kondusif di lingkungan Pemkab Lebong. Kita minta Mendagri turun tangan. Karena jelas, yang ditunjuk ini salah satu pejabat Provinsi Bengkulu yang rumahnya dijadikan tempat baliho salah satu kandidat calon gubernur,” tegas Nedi Cs.
Imbas lainnya adalah pelayanan publik. Padahal, untuk proses pengangkatan/pengisian jabatan 2 bulan jelang Pilkada berpotensi membuat gaduh.
Tak hanya itu, proses administrasi maupun seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang sedang berjalan juga terganggu.
“Kemudian, kami minta pemerintah pusat untuk menyikapi laporan kami. Artinya, sama-sama kita merindukan Pilkada serentak damai, aman dan kondusif,” demikian Nedi Cs.
