Tender Ulang Di ULP Lamteng, Sofyan : Kuat Dugaan Ada Kongkalikong
Penulis : Iswan
Lampungtengah,Mitratoday.com-Bergulirnya di pemberitaan media terkait dugaan pencaplokan nama Aparat Penegak Hukum (APH) dalam lelang yang sudah di menangkan rekanan, Tuai kecaman aktifis sekaligus Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Lampung Tengah.
Dari keterangan Sofyan selaku ketua LSM Lembaga Penggerak Anak Bangsa (LPAB) isu ini sudah Jadi perhatian publik terkait dugaan pencaplokan nama APH yang di hembuskan oleh salah satu rekanan. Mengingat benar atau tidak, pejabat Negara tidak boleh main proyek.
“Nah APH tidak dibenarkan untuk mendapatkan paket proyek. Hal tersebut patut untuk ditindak lanjuti dan diusut kebenarannya, Terlebih lagi APH kan penegak hukum,”ucap sofyan via watshap, Senin 10 Agustus 2020.
APH, Lanjutnya, Adalah pemeriksa berkaitan dengan 4 paket yang di tender ulangkan. Menurut Sofyan sangat tidak adil, ia curiga ada unsur KKN dalam tender tersebut.
“Jika benar adanya tender ulang pastinya secara keseluruhan bukan hanya 4 paket proyek saja. Atau jangan-jangan ada kong kalikong antara pejabat Daerah Lampung Tengah bersama APH,”tegas Sofyan.
Menanggapi kinerja para wakil rakyat khususnya Komisi III yang menjadi mitra ULP sudah sangat obyektif, Dalam menampung dan menerima keluhan rekanan di Kabupaten Lampung Tengah.
“Saya sangat mengapresiasi kinerja DPRD Lampung Tengah, dalam hal ini Komisi III. Akan tetapi, komisi III DPRD sudah waktunya untuk menunjukkan kinerja mereka benar-benar mewakili rakyat dan wajib menuntas kan persoalan ini. Karena persoalan tender ulang sudah jelas-jelas penuh dengan indikasi kolusi,”bebernya.
Selaku LSM yang konsen mengawasi kebijakan pemerintah, Sofyan tidak ingin pembangunan di Lamteng kaitkan dengan politik,” Bisa jadi ada unsur politik menjelang desember mendatang. Saya berharap ada tindakan hukum dari APH kalau benar yang di sampaikan rekanan,”tutupnya.
Sebelumnya, Puluhan kontraktor pernah mendatangi ULP, Namun tidak seorang pun orang ditemui. Upaya terus di galakkan menemui Sekdakab tapi nihil. Akhirnya rombongan mengadu ke komisi III, tapi belum juga mendapatkan jawaban.
