Siap Layangkan Surat Pemberitahuan Unras, LSM LPAB Temukan Indikasi Mark Up

Lampung Tengah,Mitratoday.com-Satu tahun menjabat sebagai kepala Kampung Nyukangharjo, Kecamatan Selagai Lingga, Lampung Tengah, Budiono diduga sudah merekayasa laporan pertanggungjawaban (SPJ) Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2020 lalu.

Dari 40 item program kegiatan dan bantuan pada pihak ke 3 sampai pada kegiatan di duga lebih dari 25 item penuh rekayasa atas penggunaan anggaran dana desa dan dana desa ADD dan DD tahun anggaran 2020.

Secara Keseluruhan dirincikan oleh Sofyan AS ST Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Penggerak Anak Bangsa LSM LPAB Provinsi lampung Hari ini Jum,at 15 April 2021.

“Adapun Modus Rekayasa SPJ atas penggunaan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa ADD dan DD tersebut diduga Budiono mencantum item kegiatan dan bantuan kemasyarakatan serta bantuan oprasional Ketua LPMK Linmas dan BPK serta lainnya yang tidak ada kegiatan, akan tetapi masuk pada laporan pertanggung jawaban,”ungkap Sofyan.

Dari lebih kurang 1,4 milyar anggaran dana desa kampung nyukang harjo diduga lebih kurang Rp. 300 jutaan di rekayasa dan di Mark,up kata Sofyan saat dijumpai wartawan.

“Secara bersama terdiri lebih dari 25 Anggota masyarakat Kampung Nyukangharjo, yang namanya belum mau untuk disebut kan ikut menguraikan jenis Dugaan dimaksud diantaranya, Penyelenggaraan Desa siaga kesehatan, Pembinaan adat festival budaya, Pembinaan LKMD, LPM PKK dan PMD, Pelatihan pemerdayaan perempuan, penggunaan group olah raga, Pemberian tambahan makan kepada ibu lansia dan banyak lagi lainnya jelas mereka secara bersama,”jelasnya.

Sofyan mengklaim semua penggunaan yang bersumber dari ADD dan DD kampung Nyukangharjo dari kesemua jenis kegiatan, pelatihan dan pemberian bantuan kepada pihak ketiga penuh mark,up dan dugaan fiktif selain itu bantuan BLT DD tahap 1 s/d 3 masih dalam pantauan dan sangat perlu diadakan audit dari BPK.

“Ya kami akan ajukan surat permohonan kepada BPK untuk diaudit melalui UNJUK RASA demo mungkin LPAB Kamis akan adakan Unras di Pemda dan DPRD lamteng. insya allah senin kita kirim kan pemberitahuan kepada Polres agar bisa terlaksana unras. supaya bukan hanya sangsi moral yang akan kita terapkan akan tetapi lambat-lambat proses hukum nya pun berjalan,”harapnya.