Sekjen DPP PWRI Menyerahkan SK Kepada Ketua PWRI Provinsi NTT Di Jakarta
Jakarta, mitratoday.com -Bertempat di sekretariat DPP PWRI apartemen Sunter Park view Lt 16 jln, laksamana Yos Sudarso, Sunter Jaya, Tanjung Priuk Jakarta Utara, Sekjen DPP PWRI Zulfikar Taher,SH,S.PD.I. menyerahkan SK badan pengurus DPD PWRI NTT, Jumat (23/08/18).
Dalam sambutan nya zulkarnain menyampaikn ucapan terima kasih kepada pak Yandri beserta teman-teman di NTT yang sudah susah payahnya mendirikan PWRI di NTT.
“Selamat buat pak Yandri yang di tunjuk sebagai ketua PWRI Provinsi Nusa Tenggara Timur, embankan tugas sebaik-baiknya jalankan fungsi organisasi PWRI sebaik mungkin di Provinsi NTT, perlu di catat bahwa PWRI bukan hanya organisasi seperti organisasi pers lainya, kita sebagai insan Pers kita punya tanggung jawab terhadap Indonesia NKRI makanya motto kita adalah lintas suku lintas agama NKRI satu, cita-cita kita adalah melanjutkan cita-cita parapejuang kita para pendiri bangsa ini,” kata Zulfikar Taher.
“Siapa yang mau menyelamatkan bangsa ini kalau bukan kita sendiri, jadi kehadiranan PWRI bukan saja secara tiba-tiba tapi kehadiran PWRI perjalanan yang cukup panjang, kita kembali pada sebuah sejarah terbentuknya PWRI yang dimana pemuda-pemuda kita belajar di atterland dulu melihat bangsa ini carut marut seperti itu kerajaan-kerajaan di manfaatin, exploitasi oleh Belanda dan oleh orang-orang Eropa sehingga banyak raja-raja kita akhirnya menderita juga dengan kekayaan yang ada,” tambahnya.
“Kesadaran para pemuda kita disana waktu itu termaksud pak Hatta pak sharil dan lain-lain yang belajar di belanda mencetuskanlah perhimpunan pelajar Indonesia, akhirnya tanggal 28 Oktober 1928 di deklarasikanlah Indonesia satu, berbangsa satu, berbahasa satu, tanah air satu, inilah cikal bakal kita sebagai orang Indonesia, bahasa yang berbeda-beda, Agama yang berada-beda suku ras yang berbeda-beda disatukan dalam kebinekaan,” terang Zulfikar.
Di dalam perjalanan terus sampai tanggal 16 Agustus 1945 para pemuda-pemuda kita mengajak pak Karno dan pak Hatta untuk mendeklarasikan Indonesia merdeka, Jepang sudah kalah sama sekutu, pada saat itu pak Karno dan pak Hatta masih berprinsip kita tunggu saja sampai tanggal 24 Agustus nanti kemerdekaan kita akan di berikan sama Jepang ke kita, tetapi para pemuda kita pada saat itu mengatakan jangan Indonesia perlu dengan perjuangan bukan dengan cara hadiah, nah setelah kemerdekaan di sepakati di renges dengklok dapatlah satu kesempatan untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia, yang melakukan itu adalah para pemuda, saat itu pemuda kita adalah pak wartawan yang termaksud ada situ adalah pak Adam Malik jadi yang menggagas PWRI (Persatuan Wartawan Republik Indonesia) adalah pak Adam Malik, jadi kalau kita liat dari sejarah PWRI ini sejarahnya berjalan bukan baru kemaren, tapi perjalanannya yang cukup panjang, pada saat masuknya ordebaru saat itulah pak Harto menetapkan semuanya azaz tunggal termaksud organisasi pers,jadi selum PWI ada PWRI sudah ada, jadi di bilang PWI yang lebih tua sebenarnya justru PWRI yang lebih tua, jadi spiritnya yang seharusnya kita tanamkan dalam organisasi pers pejuang,artinya pejuang yang melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa ini sebagai mana yang tertuang dalam UU 1945 jembatan emas itulah yang sekarang PWRI bentangkan,” terang Sekjen PWRI.
“NTT termasuk salah satu daerah yang tertinggal ini adalah PR kita PWRI harus tampil sebagai pionir di Nusa Tenggara Timur untuk membangun kebangsaan itu agar tercapailah cita-cita itu tadi,” tambah sekjen PWRI.
“Tidak ada kemiskinan sebetulnya tetapi karena suasana, situasi yang membuat kita keterbelakangan, kenapa?? pers tidak berfungsi untuk memberikan penerangan-penerangan yang benar sesuai dengan UU 1945 pasal pasal 28 huruf F, kita harus beranjak dari situ karena itu adalah hak asasi manusia untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya dalam menjalankan amanah, jadi tingkat komenikasi saja tidak berjalan inilah fungsi kita yang seharusnya negara membutuhkan pers adalah berdasarkan riset dari UNESCO mengatakan 25% dari jumlah penduduk jadi lebih kurang 65 juta kita harus punya pers agar makmur dalam penyediaan informasi, kadang-kadang informasi Sampai ke tingkat desa terpencil itu sulit sekali, ini adalah fungsi kita PWRI harus menyampaikan informasi-informasi baik kebijakan-kebijakan pemerintah ke masyarakat maupun keluhan-keluhan masyarakat ke pemerintah pusat, jadi PWRI adalah dalam konteks pers yang lebih luas lagi, namun adapun kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang tidak di sepakati bersama, ini harus memperjuangkannya walaupun konsekwensinya adalah mendapat kriminalisasi, contoh sekarang ini jumlah wartawan yang kena kriminalisasi adalah 176 wartawan yang seharusnya mengacu pada UU pers no 40 tahun 1999 justru di kenakan pasal 45 UU ITE, ini sangat tidak nyambung, namun ini perjuangan kita, PWRI tetap berjuang dengan pena-penanya yang tajam makmur, sejahtera dan bangga sebagai bangsa Indonesia, kekayaan alam kita cukup besar dan luas Bahakan negara-negara lain tidak sama seperti Indonesia, ini harus di olah untuk kepentingan publik yang seluas-luasnya dengan cara kita, dengan metode kita,” tandas Taher.
“PWRI sudah berada di 32 provinsi yang ada di Indonesia mari kita satukan visi dan misi bersama, PWRI NTT mari sempurnakan organisasi, siapkan administrasi yang baik, menejemen yang baik, sehingga kita bisa tau kekurangan kita dimana dan kelebihan kita dimana, dalam surat-menyurat dan lain-lain DPP siap membantu secara vertikal, tolong sampaikan legalitas PWRI ke pemerintah daerah Kesbangpol humas bikin hubungan kerja sama yang baik sama pemerintah daerah, khusus PWRI NTT bersama mengangkat aicon-aicon yang ada di NTT periwisata, suku, adat-istiadat, tenun-tenun adat, kearifan lokal dan budaya NTT, budaya kita di daerah sangat penting sekali untuk di expos,” tutupnya. (Yustaf Siki)
