Kabupaten Malang, Mitratoday.com – Dua desa di wilayah Kabupaten Malang, yaitu Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, dan Desa Duwetkrajan, Kecamatan Tumpang, disurvei secara khusus oleh Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Bromo Tengger Semeru (BOP KP BTS).
Proses survei yang dilakukan oleh BOP terhadap dua desa tersebut untuk mendapatkan wilayah otoritatif pariwisata yang cocok dan sesuai dengan konsep eco-tourisme yang ada di Kabupaten Malang sebagai penyangga BTS sebagai wisata unggulan nasional. Survei yang telah dilakukan beberapa hari oleh BOP, sabtu (23/9) dilakukan kembali pembahasannya di Hotel Savana, Malang.
Bupati Malang Dr H Rendra Kresna secara langsung mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Lahan BOP KP BTS yang diprakarsai oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman ini. Menurut Rendra, pemilihan kedua desa tersebut sebagai lahan otoritatif pariwisata didasari dengan keberadaan lahannya yang merupakan bekas perkebunan dan kini dikuasakan kepada Pemkab Malang.”Jadi lahan ini bisa untuk rakyat. Cocok untuk jadi lahan otorisasi,” ujarnya.
Nantinya, apabila telah disepakati menjadi lahan otoritatif pariwisata, ada penambahan akses infrastruktur agar tidak menimbulkan permasalahan. “Wonosari dan Tumpang dengan dasar tersebut kita ajukan kepada BOP,” imbuh Rendra.
Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur (Jatim) ini sangat mendukung apabila ada wilayah yang dipimpinnya digunakan untuk kepentingan BOP. Pasalnya, kata Rendra, terwujudnya BOP BTS akan memberikan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, utamanya terciptanya kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif.
Agus Siswanto, direktur Penataan Kawasan Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional, dalam pembahasan atas hasil survei di dua desa tersebut menyatakan, Desa Wonosari lebih mendominasi sebagai lahan otoritatif daripada Duwetkrajan. “Alasannya dilihat dari aspek pengembangan secara fisik lebih mudah di Wonosari,” kata Agus.
Dia menambahkan, kendala yang ada di Wonosari adalah kawasan hutan. “Di Duwetkrajan juga sama. Tetapi lahan di sini hanya sedikit yang bisa dimanfaatkan. Selebihnya harus mengonservasinya,” terang Agus.
Dari hasil pembahasan survei dua desa sebagai lahan otoritatif pariwisata tersebut, kecenderungan Wonosari lebih dominan dibandingkan Duwetkrajan. Selain karena lokasi yang akan dijadikan lahan otoritatif, konsep BOP BTS adalah eco-tourisme menjadi alasan utama Wonosari lebih berpeluang untuk dilakukan pengembangan.
“Kami berharap Pemkab Malang segera mengirimkan konsepnya. Karena akhir Oktober drafnya akan diajukan sebagai lampiran untuk perpres,” pungkas Agus.
Bupati Malang Dr H Rendra Kresna secara langsung mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Lahan BOP KP BTS yang diprakarsai oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman ini. Menurut Rendra, pemilihan kedua desa tersebut sebagai lahan otoritatif pariwisata didasari dengan keberadaan lahannya yang merupakan bekas perkebunan dan kini dikuasakan kepada Pemkab Malang.”Jadi lahan ini bisa untuk rakyat. Cocok untuk jadi lahan otorisasi,” ujarnya.
Nantinya, apabila telah disepakati menjadi lahan otoritatif pariwisata, ada penambahan akses infrastruktur agar tidak menimbulkan permasalahan. “Wonosari dan Tumpang dengan dasar tersebut kita ajukan kepada BOP,” imbuh Rendra.
Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur (Jatim) ini sangat mendukung apabila ada wilayah yang dipimpinnya digunakan untuk kepentingan BOP. Pasalnya, kata Rendra, terwujudnya BOP BTS akan memberikan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, utamanya terciptanya kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif.
Agus Siswanto, direktur Penataan Kawasan Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional, dalam pembahasan atas hasil survei di dua desa tersebut menyatakan, Desa Wonosari lebih mendominasi sebagai lahan otoritatif daripada Duwetkrajan. “Alasannya dilihat dari aspek pengembangan secara fisik lebih mudah di Wonosari,” kata Agus.
Dia menambahkan, kendala yang ada di Wonosari adalah kawasan hutan. “Di Duwetkrajan juga sama. Tetapi lahan di sini hanya sedikit yang bisa dimanfaatkan. Selebihnya harus mengonservasinya,” terang Agus.
Dari hasil pembahasan survei dua desa sebagai lahan otoritatif pariwisata tersebut, kecenderungan Wonosari lebih dominan dibandingkan Duwetkrajan. Selain karena lokasi yang akan dijadikan lahan otoritatif, konsep BOP BTS adalah eco-tourisme menjadi alasan utama Wonosari lebih berpeluang untuk dilakukan pengembangan.
“Kami berharap Pemkab Malang segera mengirimkan konsepnya. Karena akhir Oktober drafnya akan diajukan sebagai lampiran untuk perpres,” pungkas Agus.
Laporan : Bambang Sigit
