Ratusan Juta ADD dan DD Dihabiskan untuk Pelatihan: Kesejahteraan Masyarakat Terabaikan?
Bengkulu,mitratoday.com – Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang seharusnya difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sering kali justru dihabiskan untuk kegiatan yang kurang berdampak langsung pada kebutuhan warga desa, seperti pelatihan. Fenomena ini menjadi ironi di tengah harapan besar masyarakat akan pembangunan yang merata di tingkat desa.
Menurut pengamatan, sejumlah kepala desa merasa dilema dalam memanfaatkan anggaran tersebut. Secara aturan, ADD dan DD harus digunakan sesuai prioritas pembangunan desa yang telah diatur. Namun, kenyataannya, alokasi anggaran ini kerap terkuras untuk kegiatan pelatihan yang dinilai tidak relevan atau memberikan dampak signifikan kepada masyarakat. Dalam beberapa kasus, ratusan juta rupiah dihabiskan untuk pelatihan yang seolah hanya menjadi formalitas belaka.
Anggota Serikat Rakyat Bengkulu, Arul sampaikan ahwa tekanan dari Oknum Berwenang yang lebih memprihatinkan, dugaan intimidasi dari oknum-oknum tertentu turut menjadi penyebab kepala desa tidak bisa menolak alokasi anggaran untuk pelatihan tersebut. Kepala desa yang seharusnya memiliki kewenangan penuh untuk mengelola dana desa sering kali berada di bawah tekanan pihak tertentu yang mencari keuntungan pribadi.
“Sebagai kepala desa, mereka tentu tidak bisa menolak. Ada dugaan tekanan, dan pengelolaan dana desa memang berisiko tinggi jika tidak dijalankan sesuai aturan. Kita itu prihatin, ada beberapa pelatihan kalau kita lihat di lapangan ada pelatihan yang tidak terlalu prioritas dan tidak begitu berefek bagi kesejahteraan masyarakat serta berjalannya pengelolaan ADD dan DD. Maka itu harus benar-benar kita pantau, itu dilaksanakan demi kebaikan kinerja dan kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan oknum tertentu.” jelas Arul.
Lanjutnya, situasi ini membuat mereka berada di posisi serba salah, antara menjalankan tugas dengan baik atau memenuhi tuntutan pihak-pihak tertentu yang punya kuasa lebih besar.
Peluang Korupsi dan Akibatnya
Fenomena ini turut membuka peluang korupsi yang melibatkan oknum kepala desa. Meski tidak sepenuhnya atas kehendak mereka, kepala desa tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran hukum.
Pada akhirnya, masyarakat desa yang paling dirugikan. Dana yang semestinya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, atau program sosial, malah tersedot untuk kegiatan yang kurang bermanfaat.
“Permasalahan ini membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga pengawas. Pengawasan yang ketat terhadap alokasi ADD dan DD perlu diperkuat agar dana benar-benar digunakan sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, edukasi kepada kepala desa terkait pengelolaan anggaran juga penting dilakukan, sehingga mereka lebih memahami hak dan kewajibannya tanpa harus tunduk pada tekanan pihak lain.” Terang Arul.
Masyarakat desa juga perlu dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan agar penggunaan dana desa lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, harapan untuk mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera bisa tercapai tanpa adanya hambatan dari praktik-praktik yang merugikan.
Pengelolaan dana desa adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah, kepala desa, dan masyarakat harus bersinergi agar tujuan utama ADD dan DD, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bisa terealisasi dengan baik.(Tim).
