Blitar, Mitratoday.com – Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Blitar yang berlokasi di Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, resmi dihentikan sejak Selasa 29 Oktober 2024.
Penghentian ini merupakan tindak lanjut dari Surat Peringatan Kritis Ketiga yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Senin 28 Oktober 2024, kepada penyedia jasa PT HM Jaya.
Langkah ini sesuai dengan ketentuan syarat-syarat umum kontrak (SSUK) Nomor B1.31.3 huruf e, yang kemudian disusul dengan Surat Rencana Pemutusan Kontrak untuk menyudahi pekerjaan sejak pemberitahuan tertulis ditandatangani.
Sebelum penghentian ini, PT HM Jaya telah menerima beberapa teguran terkait rendahnya progres pekerjaan. Surat Teguran pertama diberikan pada 18 Agustus 2024, yang kemudian diikuti Surat Peringatan Kritis Pertama pada 23 September 2024, dan Surat Peringatan Kritis Kedua pada 15 Oktober 2024.
Dalam rapat Show Cause Meeting (SCM) pertama, PT HM Jaya hanya mampu menyelesaikan progres 16,47% dari target 33%, mengakibatkan deviasi sebesar 16,53%.
Teguran ini berlanjut dalam SCM kedua, di mana progres yang dicapai sebesar 27,86% dari target 59,38%, menunjukkan deviasi 31,52%.
Pada SCM ketiga yang diadakan pada 28 Oktober 2024, sesuai laporan konsultan pengawas, progres yang dicapai penyedia hanya 37,87%, jauh di bawah target yang diharapkan sebesar 74,64%.
“Progres aktual yang dicapai tidak sesuai harapan,” kata Drs. Maman Soekrisno, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Blitar, dalam keterangan resmi. “Penyedia berpendapat progresnya mencapai sekitar 40-45%, namun laporan konsultan pengawas menyatakan capaian hanya 37,87%.”
Dalam proses pengerjaan, PT HM Jaya baru mencairkan uang muka sebesar Rp 1,59 miliar dengan jaminan di Asuransi Askrindo Kediri. Hingga penghentian ini, termin pertama belum dibayarkan.
Menurut Maman, pihaknya telah mengambil beberapa langkah untuk menindaklanjuti penghentian pekerjaan yang akan diikuti pemutusan kontrak.
“Langkah kami selanjutnya adalah melakukan opname progres dan review fisik yang dilengkapi uji laboratorium sebagai dasar pembayaran. Hal ini untuk memastikan pembayaran sesuai progres dan kualitas pekerjaan agar tidak terjadi kerugian negara,” jelas Maman, yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar, Kamis 31 Oktober 2024.
Selain itu, Dinas Perpustakaan akan meminta review dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pendapat hukum dari Kejaksaan, serta kajian kelayakan gedung sebagai acuan kelanjutan proyek. “Kajian kelayakan ini penting demi keberlanjutan pembangunan gedung perpustakaan daerah,” tambahnya.
Pembangunan gedung perpustakaan ini mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 10 miliar pada Anggaran 2024, dan dilaksanakan melalui lelang terbuka yang dimenangkan oleh PT HM Jaya dengan nilai kontrak Rp 7,999 miliar.
Durasi pengerjaan proyek ini ditetapkan selama 150 hari, dari 15 Juli hingga 12 Desember 2024. Namun, rendahnya progres pengerjaan menyebabkan proyek ini mengalami berbagai hambatan.
Menurut Keputusan Bupati Blitar Nomor B/180.05/40/409.1.2/KPTS/2024 tentang Proyek Strategis Kabupaten Blitar Tahun 2024, pembangunan gedung perpustakaan ini termasuk dalam daftar proyek strategis.
Pemerintah Kabupaten berharap kajian kelayakan yang akan dilaksanakan dapat menjadi dasar bagi kelanjutan proyek demi meningkatkan layanan perpustakaan di Blitar.
Pihak Inspektorat Perpustakaan Nasional (Perpusnas) telah melaksanakan audit pada 27-30 Oktober 2024. Inspektur Wahyu Nurhayati mengungkapkan,
“Kami melakukan audit dengan tujuan tertentu untuk memastikan setiap langkah yang diambil sesuai ketentuan.”
Dengan dihentikannya sementara proyek ini, Pemkab Blitar berharap seluruh proses administrasi dan evaluasi dapat berjalan cepat agar proyek dapat dilanjutkan sesuai standar yang diharapkan tanpa mengorbankan kualitas dan efisiensi anggaran.(Novi )
