Proses Lelang Proyek, Pemkab Malang Sering Kecolongan
MALANG, JAWA TIMUR – Proses lelang paket pekerjaan milik Pemerintah Kabupaten Malang yang bersumber dari Dana Anggaran Khusus (DAK) tahun 2018 tengah berlangsung.
Berbagai macam item pekerjaan dengan anggaran di atas Rp 200 juta tersebut siap di perebutkan kontraktor rekanan pemerintah Kabupaten Malang untuk di kerjakan sedangkan paket pekerjaan senilai Rp 200 juta kebawah bakal di laksanakan melalui mekanisme Penunjukan Langsung(PL) kepada kontraktor rekanan pemerintah.
Tujuannya hanya satu, yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Malang meliputi berbagai pembangunan infratruktur yang beragam. Namun yang menjadi pertanyaan besar, apakah lelang tersebut akan berlangsung fair ataukah masih stagnan seperti tahun-tahun sebelumnya?
Pertanyaan ini sangat beralasan, pasalnya di tahun lalu masih banyak terjadi persaingan tidak sehat di antara sesama kontraktor bahkan aksi sikut-sikutan kerap terjadi di dalamnya.
Lebih parah lagi, aksi pinjam nama CV hingga pemalsuan dokumen kepesertaan masih sering terjadi. Selain itu intervensi dan arogansi yang di lakukan oknum kontaktor ke pejabat ASN terkait di lingkungan Pemkab Malang masih sering terjadi.
Hal ini justru menjadi bumerang bagi pemerintah Kabupaten Malang sebagai pengguna anggaran Negara, jika tidak cepat teratasi
Salah satu buktinya, dalam proses lelang paket pekerjaan pembangunan jembatan Kalisat milik Dinas PU Binamarga di tahun 2017.
Paket pekerjaan jembatan bernomor kode lelang 4656247 senilai Rp 900.000.000,- dengan HPS senilai Rp 897.060.000 tersebut di menangkan oleh CV Sapta Guna yang beralamat di kota Malang dengan nilai penawaran Rp 883.590.000,- namun hal ini justru di bantah pemilik CV Sapta Guna H. Saroso.
Saat di temui Mitratoday.com di kediamannya di kawasan kota Malang , pria 67 tahun ini mengatakan tidak pernah mengajukan penawaran lelang.
“Saya berani sumpah tidak pernah mengajukan penawaran ke Pemkab Malang,” tegas Saroso beberapa waktu lalu.
Saat di telusuri, ternyata nama CV Sapta Guna di pinjam salah satu kontraktor besar asal Kepanjen untuk mengikuti tender pekerjaan pembangunan jembatan Kalisat tersebut. Hal yang sama juga terjadi pada proyek pembangunan pasar Sumedang Kepanjen.
Padahal, setiap CV rekanan Pemkab Malang memiliki nomor kode password sendiri-sendiri untuk mengikuti lelang elektronik ini.
Hal ini di benarkan Kepala Unit Layanan pengadaan (ULP) , Ricky saat di temui Mitratoday.com di ruangannya rabu (28/3).
Ia mengatakan setiap peserta lelang yang sudah terdaftar di Pemerintah Kabupaten Malang, memiliki pasword yang tidak sama nomernya.
Semua rekanan kontraktor yang terdaftar sudah memiliki nomor pasword sendiri, untuk masuk ke web panitia lelang. Namun tambah Ricky, masih ada segelintir oknum rekanan yang suka meminjam nama CV rekanan lainnya untuk mengikuti tahapan lelang.
“Otomatis rekanan peminjam ini akan tahu nomor password CV yang ia pinjam,” tandas Ricky.
Parahnya CV yang di pinjam ini tidak pernah mengganti nomor passwordnya, sehingga memudahkan oknum Kontraktor peminjam untuk menggunakannya kembali di paket lelang proyek lainnya.
Jika sudah seperti ini, tandas Ricky, Pemkab Malang kesulitan untuk mengetahui apakah CV rekanan ini di pergunakan sendiri oleh pemilik atau di pinjam rekanan lainnya atau bahkan di gunakan tanpa sepengetahuan pemilik CV sebenarnya.
Ricky juga menambahkan masih ada oknum rekanan yang mengintervensi pihak-pihak terkait dalam proses lelang ini.
Ia bercerita, saat dirinya baru saja menempati jabatan Kepala Bagian ULP di bulan Agustus 2017, dirinya sempat di datangi oknum kontraktor asal Jalibar Kepanjen.
“Kami didatangi kontraktor tersebut, dia marah-marah karena CV miliknya kalah dalam lelang paket pekerjaan milik Dinas Kesehatan. Padahal kami sudah jelaskan bahwa CV miliknya tidak bisa menyertakan persyaratan faktual yang kami minta. Bahkan dengan arogansinya sampai mengatakan jika dirinya orang kepercayaan pengusaha terkenal di Malang Raya. Ini sangat memprihatinkan,” tegas Ricky.(GT)
