Blitar,mitratoday.com – Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso menghadiri pelantikan Pengambilan Sumpah dan Janji 744 Panitia Pemungutan Suara Se- Pemilu serentak tahun 2024 bertempat di Pendopo Sasana Adi Praja pada Rabu (24/01/23).
Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Susi Narulita Ketua KPU Hadi Santosa Anggota KPU Kabupaten Blitar, Forkopimda, Ketua Bawaslu Hakam dan Anggota Camat Se- Kabupaten Blitar, Lurah/ Kades Se- Kabupaten Blitar.
Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso dalam sambutannya juga menyampaikan, agar PPS yang telah dilantik dapat bertugas dengan penuh tanggungjawab dan amanah.
“Atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Blitar saya ucapkan selamat dan sukses kepada bapak Ibu yang sudah dilantik dan diambil sumpah dan janji semoga bisa melaksanakan tugas amanah dengan penuh rasa tanggung jawab mengingat kalian semua merupakan salah satu perangkat Pemilu.” Ucap Wabup.
Ia berharap pada pesta demokrasi 2024 bisa berlangsung lancar, jurdil, sehat dan aman, serta kondisi Kabupaten Blitar tetap kondusif, karena ini sebagai salah satu indikator kedewasaan berpolitik di Kabupaten Blitar yang semakin baik.
Beliau juga mengucapkan apresiasi kepada KPU Kabupaten Blitar karena mulai dari pendaftaran, proses seleksi sangat ketat serta transparan.
“Kalian semua adalah orang-orang terpilih sehingga dalam melaksanakan tugas harus sangat hati-hati dan netral, jaga integritas, profesionalisme dan transparan.” Ucapnya.
“Sesudah dilantik ini, segera gerak cepat, mulai bekerja lakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat, tokoh agama dan generasi muda, mengingat pada pemilu serentak 2024 ini, kita menghadapi situasi yang berbeda kita menghadapi bonus demografi dimana pemilih di kuasai oleh generasi mililenial, generasi z, dan ini tentu berimbas pada model kampanye yang lebih kreatif dengan harapan bisa memikat hati pemilih sehingga partisipasi pemilih mililenial sesuai target yang di tentukan,” jelas Wabup.
“Mari kita ciptakan pemilu 2024 harmonis sehingga demokrasi bisa jauh lebih bermakna yakni demokrasi yang memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat,” pungkas Wabup..
Ditempat yang sama Ketua KPU Kabupaten Blitar Hadi Santosa menjelaskan, KPU Kabupaten Blitar hari ini melakukan pelantikan PPS, Se- Kabupaten Blitar, sejumlah 744 anggota yang dilantik.
“Luar biasa sebetulnya, yang mendaftar itu sebanyak 3000 lebih dan kita proses secara ketat.” Jelasnya.
Hadi Santosa menjelaskan, bahwa Untuk tugas pertama adalah tugas kelembagaan, PPS diperintahkan untuk menata lembaganya, sekretariat nya mulai dari kebutuhan ruangan, SDM dan berkordinasi dengan pemerintah setempat.
“Selanjutnya membantu untuk merekrut petugas pemuktahiran data pemilih karena nanti mulai tanggal 12 kita melakukan coklit (pencocokan dan penelitian data pemilih).” Terang Hadi.
Lanjutnya, hal itu sesuai surat dari Kementerian Keuangan dan surat dari KPU gaji Ketua PPS itu sebesar 1,5 juta, untuk anggotanya 1,3 juta.
Terkait tahapan pemilu Hadi Santosa mengungkapkan, bahwa ada 11 tahapan, saat ini yang sudah selesai adalah tahapan pendaftaran partai politik peserta pemilu, dan sudah di putuskan oleh KPU RI jumlah partai politik itu ada 24, 6 partai lokal Aceh, 18 partai Nasional, kemudian yang sudah selesai dilakukan adalah penataan dapil.
“Kewajiban KPU Kabupaten/Kota itu mengusulkan dapil untuk pemilu DPRD Kabupaten/Kota dan kita sudah menyampaikan namun keputusannya menunggu dari KPU RI karena berdasarkan UU Keputusannya KPU setelah di konsultasikan dengan Komisi II DPR RI,” Ungkap Hadi.
“Kita mengusulkan 3 format Dapil, yaitu pertama sama seperti pemilu 2019, yang kedua format jumlah dapilnya 6 cuma ada perubahan di wilayah barat, yang kemaren Sanankulon, Srengat, glegok dalam satu Dapil saat ini beda Sanankulon, Srengat dan Wonodadi itu masuk Dapil 2, Glegok, Ponggok, Udanawu itu masuk Dapil 3 dapil tersendiri.” Bebernya.
Lanjut Hadi Santosa, untuk format ketiga itu sama 6 Dapil namun ada perubahan di Wilayah Timur, Selopuro itu masuk Dapil 6, karena di Dapil 4 secara jumlah kependudukan itu ada kenaikan yang signifikan, setelah disusun akan lebih merata terutama dari segi pembangunan.
“Kalau diikutkan Selatan wakil-wakil dari selatan bisa lebih banyak karena kalau dulu 16 bertambah menjadi 18, tapi keputusan dari KPU RI dan kewenangan dari KPU RI, bisa jadi KPU RI tidak memilih dari yang kita usulkan,” ujarnya.
Hadi Santosa juga menyampaikan, tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) diantaranya adalah ada 4 poin, salah satunya adalah sosialisasi Pemilu.
“Jadi, terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024 ini harus tersosialisasikan secara pada 2019 lalu hasilnya sangat luar biasa KPU dengan dibantu banyak pihak termasuk Pemerintah, Partai Politik, Media dan lain sebagainya,” tutup Hadi Santosa Ketua KPU Kabupaten Blitar.
Pewarta : Novi
