Lebong,mitratoday.com – Tidak kunjung usainya persoalan Tapal Batas (Tabat) antara Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara nampaknya akan berdampak serius.
Selain berdampak pada timbulnya konflik antar sesama warga, juga berpotensi berdampak pada penurunan partisipasi masyarakat pada Pemilihan umum (Pemilu) serentak pada tahun 2024 mendatang.
Diungkapkan Ketua Gerakan Rakyat Bela Tanah Adat (Garbeta) Kabupaten Lebong, Edwar Mulfen, dalam rangka menciptakan situasi kehidupan bermasyarakat yang kondusif dan menghindari konflik interes berkepanjangan Pemerintah seharusnya fokus dan serius menyelesaikan persoalan yang menimpa masyarakat Kecamatan Padang Bano tersebut.
“Perlu diketahui, konflik Tabat bukanlah soal receh, telah banyak kita jumpai konflik serupa yang berujung pada konflik sesama warga maupun antara aparat keamanan. Kita ambil contoh seperti Tamiluw, pulau Seram, Kariu, dan pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah dan insiden lainnya. Beberapa insiden tersebut seharusnya dijadikan cermin oleh bagi Pemerintah,” ujar Edwar, Rabu 05 Juli 2023.
Menurutnya, Pemerintah tidak boleh pasif dan menganggap remeh, apalagi menuju tahun politik 2024. Masyarakat bisa saja merasa jenuh menjalankan kewajibannya, jika hak konstitusional mereka untuk hidup dan menjalani kehidupan di tanah leluhur mereka tidak diberikan secara penuh.
“Ditahun-tahun politik seperti sekarang ini, persoalan Tabat harus segera diselesaikan dengan baik. Sebab, masalah ini Ibarat padang ilalang kering. Sekali terbakar akan ludes tak bersisa. Jika masyarakat sudah merasa dianaktirikan, potensi tidak memberikan hak pilih alias Golput (Golongan Putih) itu sudah pasti tinggi,” imbuh pria yang akrab disapa lucen ini.
Senada disampaikan, Direktur Eksekutif Bendera Initiative, Ahmad Fauzan, pihaknya menemukan fakta selain bisa berakibat pada konflik interest, tarik ulur persoalan tabat akan berdampak pada Pemilu 2024.
“Hal tersebut wajar terjadi, mungkin hal tersebut merupakan bentuk protes masyarakat pada sikap Pemerintah atas persoalan Tabat ini. Masyarakat pasti berasumsi, Pemerintah terlalu egois dan tidak mau mendengarkan kehendak mereka. Ketimbang angka Golput tinggi pada Pada Pemilu tahun 2024 mendatang lebih baik selesaikan persoalan Padang Bano dan sekitarnya,” tutup Ahmad Fauzan.(Tim)
