Persiapan Kunker Kejagung RI, Diskominfo Prabumulih Perkuat Sistem Pelaporan Data OPD
![](/wp-content/uploads/2025/02/IMG-20250213-WA0044.jpg)
Prabumulih, mitratoday.com –Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Prabumulih menggelar rapat kegiatan Monitoring dan Update Website Posko Ekonomi yang dilaksanakan di Ruang Rapat Diskominfo Lantai 2 Kamis, (13/02/2025).
Rapat ini diikuti oleh seluruh operator Posko Ekonomi sebagai persiapan kunjungan kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia ke Kejaksaan Negeri Kota Prabumulih.
Kepala Dinas Kominfo Kota Prabumulih, Drs. Mulyadi Musa, M.Si, didampingi Kepala Bidang TIK, Wingki, S.Kom., M.Si. dalam rapatnya menekankan pentingnya sinergi antar Pemerintah Kota Prabumulih dan Kejaksaan Negeri dalam upaya pengendalian inflasi, pencegahan stunting, serta pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Website Posko Ekonomi di Kejaksaan Negeri Prabumulih menjadi alat strategis untuk memastikan data dan laporan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersaji secara cepat dan akurat. Dengan informasi yang real-time, pimpinan dapat mengambil kebijakan yang tepat guna dan tepat sasaran,”ujar Mulyadi.
Website Posko Ekonomi ini dirancang untuk melakukan monitoring terhadap berbagai kegiatan dan laporan OPD yang berkaitan dengan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Data yang disajikan akan membantu pemerintah dalam merumuskan langkah-langkah konkret guna menangani berbagai permasalahan daerah, seperti inflasi, stunting, dan kemiskinan ekstrem.
Pada kesempatan ini, tim Diskominfo memberikan araham dan bimbingan teknis kepada operator Posko Ekonomi terkait prosedur pembaruan data agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta pengambilan kebijakan.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih bertindak sebagai pengelola utama sistem ini, menghimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk rutin memperbarui data di website Posko Ekonomi. Hal ini bertujuan agar informasi mengenai inflasi, stunting, dan kemiskinan ekstrem selalu terkini dan dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan. Zulkarnain