Kabupaten Malang | Mitratoday.com – Gedung DPRD Kabupaten Malang diperbaiki. Face Off difokuskan untuk merehab bagian atap serta lantai gedung. Biaya yang dihabiskan untuk perbaikan itu Rp 725 juta.
Langkah perbaikan ini dipandang membuang anggaran saja, karena gedung dan isinya dinilai masih layak.
“Pertama, jika melihat kebutuhan pengadaan, kami kira tidak urgent. Artinya kondisi ubin dan atap gedung DPRD masih layak. Kedua, anggaran senilai itu, cukup besar untuk perbaikan ubin (keramik lantai) maupun atap,” jelas Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW) Fahruddin kepada Mitratoday rabu (30/8)
Fahruddin menegaskan, jika perbaikan bukan hal yang mendesak. Artinya, bukan saatnya memikirkan rehab gedung wakil rakyat.
Menurut dia, jika memperhatikan dengan kebutuhan lain, akan lebih diprioritaskan. Salah satunya, untuk kebutuhan pelayanan publik, atau pendidikan.
“Karena Rp 725 juta cukup besar, lebih prioritas untuk layanan publik semestinya. Apalagi, wakil rakyat juga jarang datang ke kantor, gaji mereka akan naik sebentar lagi. Ini pemborosan anggaran,” tegasnya.
Rehab gedung DPRD bakal menyentuh bagian atap serta ubin dengan nilai anggaran sebesar Rp 725 juta. Pengerjaan dilaksanakan oleh CV Dua Berlian beralamatkan di Junrejo, Kota Batu, sebagai pemenang lelang.
Dari pengamatan Mitratoday di lokasi, para pekerja sudah mulai membongkar ubin di lantai dua serta tangga. Tidak ditemukan papan nama pihak ketiga yang tengah mengerjakan perbaikan.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya Wahyu Hidayat mengaku, anggaran sudah menyesuaikan kebutuhan perbaikan berupa atap serta keramik lantai.
“Untuk pemenangnya siapa, saya tidak tahu. Rehab untuk keramik dan semua bagian atap nanti,” tegasnya.
Tahun ini, kata dia, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp 109 miliar, yang 70 persennya untuk pekerjaan fisik. “Salah satunya rehab gedung DPRD itu,” tandas Wahyu.
Sementara Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Helijanti Koentari mengaku, proses perencanaan berjalan, sebelum dirinya menjabat sebagai Sekretaris DPRD.
“Perencanaan sebelum saya disini (Sekwan,red). Kalau perbaikan memang perlu, meskipun tidak parah,” terangnya terpisah.
Sepengetahuan dia, beberapa ubin memang banyak yang harus segera diganti, karena faktor usia. Sementara khusus bagian atap hingga sampai mengakibatkan bocor juga tidak separah itu.
“Kalau ubin memang ada beberapa harus diganti, mungkin sekalian dengan keseluruhan diperbaiki. Atap kalau bocor, ya bisa dikatakan tidak separah itu juga,” tandasnya.(GT)
Langkah perbaikan ini dipandang membuang anggaran saja, karena gedung dan isinya dinilai masih layak.
“Pertama, jika melihat kebutuhan pengadaan, kami kira tidak urgent. Artinya kondisi ubin dan atap gedung DPRD masih layak. Kedua, anggaran senilai itu, cukup besar untuk perbaikan ubin (keramik lantai) maupun atap,” jelas Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW) Fahruddin kepada Mitratoday rabu (30/8)
Fahruddin menegaskan, jika perbaikan bukan hal yang mendesak. Artinya, bukan saatnya memikirkan rehab gedung wakil rakyat.
Menurut dia, jika memperhatikan dengan kebutuhan lain, akan lebih diprioritaskan. Salah satunya, untuk kebutuhan pelayanan publik, atau pendidikan.
“Karena Rp 725 juta cukup besar, lebih prioritas untuk layanan publik semestinya. Apalagi, wakil rakyat juga jarang datang ke kantor, gaji mereka akan naik sebentar lagi. Ini pemborosan anggaran,” tegasnya.
Rehab gedung DPRD bakal menyentuh bagian atap serta ubin dengan nilai anggaran sebesar Rp 725 juta. Pengerjaan dilaksanakan oleh CV Dua Berlian beralamatkan di Junrejo, Kota Batu, sebagai pemenang lelang.
Dari pengamatan Mitratoday di lokasi, para pekerja sudah mulai membongkar ubin di lantai dua serta tangga. Tidak ditemukan papan nama pihak ketiga yang tengah mengerjakan perbaikan.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya Wahyu Hidayat mengaku, anggaran sudah menyesuaikan kebutuhan perbaikan berupa atap serta keramik lantai.
“Untuk pemenangnya siapa, saya tidak tahu. Rehab untuk keramik dan semua bagian atap nanti,” tegasnya.
Tahun ini, kata dia, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp 109 miliar, yang 70 persennya untuk pekerjaan fisik. “Salah satunya rehab gedung DPRD itu,” tandas Wahyu.
Sementara Sekretariat DPRD Kabupaten Malang Helijanti Koentari mengaku, proses perencanaan berjalan, sebelum dirinya menjabat sebagai Sekretaris DPRD.
“Perencanaan sebelum saya disini (Sekwan,red). Kalau perbaikan memang perlu, meskipun tidak parah,” terangnya terpisah.
Sepengetahuan dia, beberapa ubin memang banyak yang harus segera diganti, karena faktor usia. Sementara khusus bagian atap hingga sampai mengakibatkan bocor juga tidak separah itu.
“Kalau ubin memang ada beberapa harus diganti, mungkin sekalian dengan keseluruhan diperbaiki. Atap kalau bocor, ya bisa dikatakan tidak separah itu juga,” tandasnya.(GT)
