Pengelolaan BOS di 208 SD dan 70 SMPN BU Jadi Temuan BPK RI, Kepsek di Diminta Hentikan Pembayaran Honor Guru Berstatus ASN Menggunakan Dana BOS

Bengkulu,mitratoday.com – Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah seharusnya dilaksanakan dengan baik agar tidak terjadi dugaan tindak pidana Korupsi demi kepentingan oknum-oknum tertentu.

Namun, hal itu nampaknya belum dilaksankan Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu secara baik. Pasalnya, berdasarkan temuan Audit BPK RI tahun 2022 terdapat temuan Realisasi Pembayaran Honorarium Kepada Tim Pengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada 208 SD dan 70 SMP tidak tepat.

Dari hasil pemerikasaan dan berdasarkan dokumen pertanggungjawaban Dana BOS terdapat bahwa realisasi pemberian honor kepada Tenaga Pendidikan berstatus Non ASN mencapai RP 2 Miliar lebih.

Sebanyak 410 ASN pada 208 SDN diberikan Honor tim dari Dana BOS sebesar Rp 1 Miliar lebih, dan sebanyak 146 ASN pada 70 SMPN diberikan Honor tim dari Dana BOS sebesar Rp 500 Juta lebih.

Atas permasalahan tersebut di sebabkan, tim pengendali dan pengawasan prosedur penatalaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana BOS tidak di Dinas Pendidikan tidak optimal dalam menelaah RKAS.

Kemudian Kepala Sekolah selaku Penanggungjawab BOS tidak cermat dalam dalam mengidentifikasi kode kegiatan yang tepat atas pembayaran insentif kepada guru atau tenaga pendidikan yang berstatus ASN.

Maka berkenaan dengal hal itu, BPK merokomendasikan agar Bupati Bengkulu Utara melalui Dinas Pendidikan agar Memerintahkan tim pengendalai dan pengawasan prosedur penatalaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana BOS pada Dinas Pendidikan supaya lebih optimal dan menelaah RKAS.

Memerintahkan Kepala Sekolah selaku Penanggungjawab BOS supaya lebih cermat dalam mengidentifikasi kode kegiatan yang tepat atas pembayaran insentif pada guru atau tenaga Kependidikan yang berstatus ASN, dan Menghentikan pembayaran Honorarium dari Dana BOS kepada Guru atau tenaga Kependidikan yang berstatus ASN di Lingkungan Sekolah.(Red)