Pemkot Bengkulu Usulkan 18 Ribu Warga Lebih Masuk PBI-JK, Kepala BPKAD Beri Apresiasi
Kota Bengkulu,mitratoday.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bengkulu terkait pengusulan data Penerima Bantuan Iuran (PBI-JK).
Bertempat di Balai Kota Merah Putih, Kamis (9/5/2024), Pj Walikota Bengkulu Arif Gunadi bersama Kepala BPJS Cabang Bengkulu Mahyuddin gelar Rapat koordinasi.
Rapat dihadiri Kepala Dinsos Sahat Marulitua Situmorang dan jajaran, jajaran BPJS Bengkulu serta operator Sistem Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) di 67 Kelurahan, dan undangan lainnya.
PBI-JK sendiri adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan melalui APBN.
Kesimpulan pertemuan ini, Pemkot bersama BPJS melakukan verifikasi dan validasi mengenai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui operator SIKS-NG. Nantinya para peserta yang masuk kategori DTKS akan diusulkan ke Pemerintah Pusat untuk masuk Penerima Bantuan Iuran (PBI-JK).
Data terbaru setelah diverifikasi dan validasi dari 26.733 ribu warga, yang layak hanya 18.876 ribu warga. Jumlah inilah yang nantinya akan diusulkan ke pemerintah pusat.
Berkaitan hal ini, Pj Walikota mengimbau operator SIKS-NG untuk aktif memverifikasi dan memvalidasi hingga mengusulkan data berkaitan dengan PBI-JK sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
“Kita (Pemkot) siap 100 persen berkaitan dengan Jamkesda. Namun, jika ada peluang warga yang didanai jamkesda diusulkan ke PBI-JK, kenapa tidak. Sehingga dana yang kita siapkan nantinya bisa digunakan untuk program pemerintah lainnya. Tapi pada prisinsipnya, Pemkot siap menjamin kesehatan warga kota melalui BPJS gratis,” ujar Arif.
Tentu program ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, salah satunya yakni dari Kepala BPKAD Kota Bengkulu Yudi Susanda. Ia sampaikan bahwa program itu sangat membantu masyarakata.
“Semoga ini dapat berjalan dengan baik dan efektif, agar masayarakat benar-benar terbantu dalam segi Kesehatan. Kita sangat apresiasi Langkah Pemkot dalam hal memperdulikan kondisi warganya.” Ucap Yudi.
Seperti kita ketahui, DTKS ini sebagai dasar program atau kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan sosial. Jadi datanya pun harus valid, dan Kemensos benar-benar memverifikasi nama-nama tersebut, dan itu data akan terus dinamis berubah-ubah tiap bulan, karena mungkin ada yang tidak layak, ada yang meninggal dunia, pindah alamat dari Kabupaten Bangka dan sebab lainnya.
Pada kesempatan ini, pihak BPJS mengungkapkan pengusulan, verifikasi dan validasi oleh operator SIKS-NG sangat berpengaruh. Jika hal ini berjalan beriringan, pemerintah pusat akan melihat jika Kota Bengkulu tak hanya mengusulkan namun juga melakukan pembersihan data.
Hal ini harus dilakukan agar program BPJS gratis di Kota Bengkulu tetap berjalan dengan optimal dan masyarakat tetap bahagia.(Adv).
