Mitratoday.com–Menyampaikan suatu karya ditengah publik tentu memiliki nilai khusus dimuka umum, apa lagi jika yang dipublis berupa video dan sejenisnya yang memiliki nilai positif bagi masyarakat luas, khususnya didalam memperkenalkan suatu daerah.
Namun, hal ini juga mesti ada kehati-hatian di dalam menampilkan karya. Mengingat di zaman modern seperti saat ini banyak oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab mencoba meng copy atau plagiator.
Seperti halnya yang dialami oleh seorang creator video di Kabupaten Bengkulu Utara. Yang mana, video miliknya diduga di apload oleh pihak youtuber tak bertanggungjawab alias plagiator.
Hal ini disampaikan oleh SH kepada awak media, Senin (26/10/2020) melalui pesan watshapnya.
“Yang Jelas kecewa, karena mengambil karya saya, tanpa ada izin dan konfirmasi.”Ucap SH.
Sementara itu ia menduga bahwa video miliknya diambil oleh pihak pemerintah.”Vidio milik saya di duga yang buat pemerintah, idealnya bisa memberikan contoh kepada masyarakat, agar bisa menghargai karya orang lain.”Ujarnya.
Berkaitan dengan hal tersebut, SH menunggu etikad baik dari pihak yang diduga mengapload video miliknya tersebut.
“Sementara ini kita menunggu etikad baik dari pihak yang membuat atau mengaploadnya. Yang jelas, ini bukan soal royalti dan lain-lain. Tapi soal etikanya tidak ada.”Cetusnya.
Selanjutnya, tidak menutup kemungkinan persoalan itu akan dibawa keranah hukum jika tidak ada etikad baik dari pihak pengunggah video miliknya itu.
“Ya, tidak menutup kemungkinan agar itu juga bisa menjadi pelajaran bersama untuk lebih menghargai karya seni vidiografi milik orang lain.”Tegasnya.
Terakhir ditanya pihak mana yang mengapload videonya tersebut, ia menyampaikan belum tahu sebenarnya.
“Kita belum tahu, yang jelas itu akun youtub namanya Bappeda Provinsi.”Pungkas SH.
Untuk diketahui, video tersebut berisi tentang Kabupaten Bengkulu Utara. Dan diduga di Unggah oleh Akun Youtube Bappeda Provinsi Bengkulu dengan judul “Konvergensi Percepatan Pencegahan Dan Penurunan Stunting Di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020”.(Red).
