Malang,mitratoday.com – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Penandatanganan keputusan DPRD Kota Malang dilakukan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Kamis (04/07/2024), setelah seluruh fraksi DPRD menyetujui hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
Pj Wali kota Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan apresiasinya atas kinerja DPRD Kota Malang yang memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara sehingga bisa memprakarsai Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
“Salah satu fungsi DPRD Kabupaten/kota adalah pembentukan peraturan daerah. Rancangan peraturan daerah prakarsa DPRD kota Malang ini merupakan langkah maju yang sangat strategis yang telah dilakukan oleh DPRD kota Malang. Oleh karena itu saya berikan apresiasi positif yang setinggi-tingginya kepada DPRD kota Malang,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Wahyu Hidayat mengatakan bahwa sebagai salah satu upaya dalam mencerdaskan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Pesantren di kota Malang perlu didukung dan dikembangkan melalui kebijakan fasilitasi penyelenggaraan pesantren yang sesuai dengan kebutuhan, serta berdasar pada kebijakan pendidikan dan pembangunan nasional serta daerah dengan diterapkannya,” jelas Pj Wali kota Malang.
“Selanjutnya Peraturan daerah tentang fasilitasi penyelenggaraan Pesantren diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan metode pembelajaran dan sarana serta peranan pesantren agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan dakwah dan pemberdayaan masyarakat di daerah,” imbuhnya.
Sementara itu ditempatkan yang sama, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyebutkan bahwa Ranperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren merupakan Perda inisiatif pertama dari DPRD Kota Malang hasil serap aspirasi dari beberapa pengasuh pondok pesantren.
“Ini memang bagian dari aspirasi kami menerima itu dari beberapa pengasuh pondok pesantren awal kami menjabat di akhir 2019. Nah ini bagian dari bagaimana kita memfasilitasi pemerintah hadir di lembaga pendidikan formal maupun non formal,” ujarnya.
Menurutnya, Perda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dilatarbelakangi adanya pengajuan masyarakat untuk pengelolaan pondok pesantren yang terganjal oleh regulasi.
Selain itu, Made juga mengatakan bahwa Perda tersebut lahir dari keresahan para pengasuh pondok pesantren supaya ikut turut serta mengawasi dan mendeteksi radikalisme di pondok pesantren.
“Tapi dengan adanya Perda ini, sekarang sudah tidak ada kendala. Sehingga kita harapkan pemerintah hadir disini. Dan yang terpenting adalah keresahan pada saat itu oleh beberapa pengasuh pondok pesantren untuk bisa pengawasan tentang mendeteksi radikalisme. Dengan adanya Perda fasilitasi penyelenggaraan Pesantren kita harapkan pemerintah bisa masuk dan mengawasi penuh,” terang Made.
Terkait mekanisme bagaimana penyelenggaraan pesantren khususnya di kota Malang akan diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Selanjutnya, Made berharap dengan adanya Perda tersebut, kedepan banyak pondok pesantren baru yang akan berdiri dan para siswa pondok pesantren yang berprestasi mendapatkan beasiswa dari Pemerintah kota Malang.
“Sekarang dengan adanya Perda tentang pengelolaan penyelenggaraan Pesantren, maka seluruh pesantren yang ada di kota Malang akan didatangi agar semuanya masuk dalam database dan bisa mendapat bantuan. Nah kita harapkan di sini penyelenggaraannya Dinas Pendidikan Kota Malang benar-benar memantau ini, nantinya untuk putus sekolah dan lain-lain dan seluruh Pesantren yang berprestasi siswanya, bisa mendapat beasiswa dari pemerintah kota Malang,” pungkasnya.
Pewarta : Aril
