Pangkalan Toko Sahalah Kota Argamakmur Diduga Menjual Elpiji 3 Kg di Atas HET
Bengkulu Utara,mitratoday.com – Salah satu pangkalan elpiji di Kelurahan Prowodadi, Kecamatan Kota Argamakmur, Bengkulu Utara, diduga menjual gas elpiji subsidi ukuran 3 kilogram di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Investigasi yang dilakukan media pada Kamis (27/2/2025), menemukan bahwa Pangkalan Toko Sahalah diduga menjual elpiji 3 kg dengan harga Rp 25.000, sementara HET yang tertera di pangkalan masih sebesar Rp 22.000.
Temuan di Lapangan
Investigasi media dilakukan di beberapa pangkalan di wilayah Kota Argamakmur pada hari yang sama. Beberapa pangkalan lain, seperti di Desa Dataruyung dan Desa Karang Anyar 1, masih menjual elpiji sesuai dengan HET Rp 22.000. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan harga yang cukup mencolok antara pangkalan satu dengan yang lainnya dalam wilayah yang sama.
Saat dikonfirmasi media, seorang penjaga di Pangkalan Toko Sahalah menyatakan bahwa harga Rp 25.000 sudah menjadi harga yang berlaku saat ini. Ia juga menyebut bahwa pembelian gas elpiji 3 kg di pangkalan mereka harus menggunakan kupon. “Harga itu tak lagi relevan, sekarang harganya Rp 25.000,” ujar penjaga pangkalan tersebut.
Tanggapan Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Menanggapi temuan ini, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bengkulu Utara, Siti Qodijah, memberikan respons melalui sambungan telepon. Ia menegaskan bahwa masyarakat dapat melaporkan temuan kenaikan harga elpiji subsidi ke layanan pengaduan Pertamina di nomor 135.
“Arahan dari Pertamina saat sidak kemarin, kalau ada data temuan di lapangan, silakan laporkan ke Call Center 135. InsyaAllah akan segera diproses, apalagi kalau datanya lengkap,” ujar Siti Qodijah.
Potensi Pelanggaran Hukum
Penjualan elpiji subsidi di atas HET berpotensi melanggar aturan hukum. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tertentu, pangkalan yang menjual gas subsidi tidak boleh melebihi HET yang ditetapkan pemerintah daerah. Selain itu, sesuai Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang menaikkan harga tanpa alasan yang sah dapat dikenakan sanksi hukum.
Temuan ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi dan harga elpiji subsidi di Bengkulu Utara. Pihak terkait, baik Pertamina, pemerintah daerah, maupun aparat penegak hukum, diharapkan segera mengambil langkah tegas untuk memastikan harga elpiji tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, masyarakat diimbau untuk aktif melaporkan jika menemukan penyimpangan harga di lapangan.
Apa yang Bisa Dilakukan Masyarakat?
- Melaporkan ke Pertamina melalui Call Center 135 jika menemukan harga elpiji subsidi di atas HET.
- Mengajukan keluhan ke Disperindag Bengkulu Utara agar ada tindakan pengawasan lebih lanjut.
- Membeli elpiji hanya di pangkalan resmi yang menjual sesuai HET untuk menghindari spekulan harga.
Dengan adanya pengawasan ketat dan partisipasi masyarakat, diharapkan penyaluran elpiji bersubsidi bisa lebih tepat sasaran dan tidak merugikan konsumen.
Pewarta : N Ependi
