Oknum Kades Pekurun Udik Klarifikasi Pemberitaanya Pada Media Lain, Diduga Ciptakan Konflik Antar Jurnalist

Lampung Utara,mitratoday.com-Diduga merasa terpojok oleh Pemberitaan beberapa Media Cyber terkait Dugaan tak disalurkannya Insentif Perangkat Desa yang dialamatkan kepada dirinya selaku Kepala Desa Pekurun Udik Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara, membuat Oknum Kepala Desa, Makruf meradang dan merasa tersudutkan oleh pemberitaan tersebut.

Merasa dirinya tak bersalah, Makruf langsung ambil sikap dan mengumpulkan para perangkat dan Pengurus Lembaga Desa serta dihadiri oleh Camat Abung Pekurun untuk melakukan Koordinasi guna Memberikan Klarifikasi terkait pemberitaan tersebut kepada Penulis.

Dalam hal ini Makruf mengundang awak Media Harian di Provinsi Lampung untuk meminta tolong membuatkan berita Klarifikasi dan sanggahan, terkait Pemberitaan yang diduga membuatnya merasa tak nyaman.

Dalam Klarifikasi dan sanggahan yang di tayangkan oleh media tersebut, Oknum Kepala Desa, Makruf menyangkal dan Membantah keras seluruh Dugaan yang ditujukan pada dirinya. Dalam bantahanya, Makruf mengatakan, “bahwa dirinya telah menyalurkan seluruh Hak dan Insentif para perangkat Desa sesuai dengan Pagu yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES).”Demikian disampaikannya pada salah satu media tersebut.

Selanjutnya, Makruf juga menjelaskan bahwa data dan Keterangan yang diberikan oleh beberapa orang Ketua Rukun Tetangga dan perangkat desa yang dijadikan Narasumber dalam pemberitaan Media Cyber tersebut, seluruhnya menyangkal dan membantah telah mengeluarkan pernyataan dalam Pemberitaan Media Cyber di maksud, meskipun awak Media Cyber memiliki Bukti Digital rekaman Video pernyataan para Perangkat Desa sebagai Nara sumber Pemberitaan yang Valid.

Patut di sayangkan, Upaya Klarifikasi dan Sanggahan berupa Hak Jawab yang dilakukan oleh Kepala Desa (Makruf), yang diduga tidak mengindahkan Norma aturan dan kepatutan yang berlaku. Bahwa apabila seseorang merasa dirugikan atas terbitnya sebuah Pemberitaan, yang bersangkutan dapat menggunakan Hak Jawab dan sanggahan serta meminta Klarifikasi ulang atas pemberitaan tersebut, Kepada Media yang telah menerbitkannya dan Bukan melalui Media lain.

Dalam pemberitaan Media Cyber sebelumnya, Tentang dugaan adanya Hak Insentif seorang Anggota pengurus Badan pemusyawarahan Desa yang hanya di bayarkan haknya perbulan senilai Rp.300.000.00, oleh Makruf selaku oknum Kepala Desa, sangat berbeda dengan Pengakuan yang disampaikan oleh Kepala Desa dalam elaknya.

Dalam keterangan Pembelaanya, Makruf Kepala desa memaparkan,”Insentif untuk Ketua BPD sebesar Rp 550.000, sedangkan Sekretaris sebesar Rp 400.000.00, Kalau anggotanya sama seluruhnya senilai Rp 250.000, Insentif ini sesuai yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES),”kata Makruf dalam pembelaannya pada media lain tersebut.

Namun sangat di sayangkan, Dalam menggunakan Hak jawab dan Klarifikasi yang dilakukan oleh Makruf selaku Kepala Desa, dalam pemberitaan di Media tersebut, entah mengapa Penulis menjelaskan besaran Nilai Insentif bagi Ketua sebesar Rp 600.000, Wakil Ketua RP 400.000, Sekretaris Rp 350.000 dan Anggota Rp 300.000, Terkesan semakin memperkeruh susana.

Mirisnya lagi, hal ketidak patutan dan diluar Koridor penggunaan Hak Jawab dan Sanggah serta meminta Klarifikasi yang ditempuh oleh Makruf Kepala Desa, sepertinya di amini oleh Awak media tersebut. Sangat di sayangkan, seharusnya awak media bersangkutan dapat menelaah secara cermat Opini yang berkembang sehingga tidak menjadi Polemik.

Terlebih lagi, para awak yang bekerja pada Media Harian tersebut dapat dipastikan telah menyandang Predikat Kompeten dalam menjalankan Profesinya.

Namun hal Kompeten ini, Nyaris terkesan membuatnya merasa lebih memahami semuanya, lantaran merasa memiliki kelebihan dengan menulis Komentar di Akun Facebook penulis, Yai Ahmad,”Mohon untuk segera di luruskan ya Teman-teman terkait kabar yang beredar, sebaiknya Crosscheck terlebih dahulu kabar yang ada, terimakasih,”Dalam Cuitanya.

Berikut Uraian APBDES Pekurun Udik Tahun 2020 :

1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40,800,000
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	238,800,000
3	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	14,271,900
4	Penyediaan Tunjangan BPD	23,400,000
5	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5,000,000
6	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	93,600,000
7	Penyedia Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa tahun 2019	29,250,000
8	Penyedia Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Tahun 2019	176,850,000
9	Penyedia Operasional Pemerintah Desa (ATK,Honor,PKPKD, PPKD dll) Tahun 2019	10,225,000
10	Penyedia Tunjangan BPD tahun 2019	15,300,000
11	Penyedia Opersaional BPD (ATK, Makan Minum, Pakai Seragam,dll) Tahun 2019	6,000,000
12	Penyedia Insentif /Operasional RT/ RW Tahun 2019	16,200,000
13	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	19,500,000
14	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	2,403,077
15	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	5,800,000
16	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4,303,600
17	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5,907,200
18	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	10,112,300
19	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	8,380,364
20	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	9,818
21	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	2,400,000
22	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	21,000,000
23	Penyelenggara Paud/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Forml, Milik Desa(Honor, Pakaian dll) Tahun 2019	3,950,000
24	Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumil, Lamsia, Insentif)	9,900,000
25	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	6,000,000
26	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	8,400,000
27	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB,Dsb) Tahun 2019	10,000,000
28	Penyelenggaraan Posyandu ( Mkn Tambahan,Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Tahun 2019	6,700,000
29	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	185,292,400
30	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	96,825,100
31	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	5,000,000
32	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	6,100,000
33	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	106,233,700
34	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	20,000,000
35	Koordinasi Pembinaan Keamanan,Ketertiban & Pelindunganan Masyarakat Skala Lokal Desa Tahun 2019	11,240,000
36	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana skala Lokal Desa Tahun 2019	1,800,000
37	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	18,000,000
38	Penyelenggaran Pestival Kesenian, Adat, Budaya, Keagamaan ( Hut,Ri ,hut Kab.dll) Tahun 2019	2,100,000
39	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan rumah adat dan Keagamaan Tahun 2019	10,000,000
40	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5,000,000
41	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan /Olah Raga Tingkat Desa Tahun 2019	7,500,000
42	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5,000,000
43	Pembinaan PKK	15,000,000
44	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD Tahun 2019	7,500,000
45	Pembinaan PKK Tahun 2019	15,000,000
46	Pembinaan RT/RW Tahun 2019	48,600,000
47	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Tahun 2019	7,000,000
48	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2,400,000
49	PENCEGAHAN DAN PENANGANAN COVID-19	35,700,000
50	BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT DD)	262,800,000
51	Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) Triwulan Ke 2 Bulan Juli, Agustus, September 2020	131,400,000

Menyikapi persoalan tersebut, Elva selaku Ketua Awi Kabupaten Lampung Utara menjelaskan bahwa persoalan tersebut tentunya menjadi hal serius harus disikapi.

“Kalau mau dibuka semua, nanti Kadesnya sendiri yang pusing. Dari sekian point kegiatan tersebut yang kita tampilkan, pasti terdapat dugaan spj fiktipnya, dan bahkan banyak terdapat dugaan Mark Up pekerjaan. Jadi profesionallah dalam menanggapi hal, jangan seolah menciptakan konflik interpersonal antar sesama media dong.”Kata Ketua AWI Lampung Utara.

“Ini baru saya buka APBDesnya, nanti saya buka lagi penggunaan Dana Desanya. Ada waktunya kita cek satu persatu kegiatannya dilapangan, real tidak pekerjaanya, atau jangan-jangan cuma pembagusan di administrasi saja. Yang buat administrasi dan laporan itukan manusia, jadi yang salah bisa dibenarkan kok. Kita juga mengacu kepada UU No 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik,”Tegasnya.

Terakhir ia mengatakan bahwa, ia tidak mungkin berani menyampaikan dugaan tersebut kalau bukan dari data yang ada.”Kalau memang merasa benar, ada waktunya kita cek ke lapangan, sandingkan dengan data yang ada, real tidak pejkerjaannya.”Tutupnya.