KPK RI Gelar Sosialisasi Roadshow BUS KPK Dan Road To Harkodia Aceh Di Bumi Muda Sedia
Aceh Tamiang,mitratoday.com – Team Roadshow Bus KPK RI Dan Road To Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Aceh Tahun 2023 Gelar Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi dengan tema “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi”. Selasa (31/10/2023) di ruang sidang Paripurna DPRK Kabupaten Aceh.
Ketua Satgas Yulianto Saptoprasetyo, Koordinator Officer Of Direktorat Sosialisasi Dan Kampanye Antikorupsi KPK kepada mitratoday.com, selesai penyampaian paparannya mengatakan,” tujuan road show bus KPK dan road to Hakordia Aceh untuk membumikan isu-isu anti korupsi sekaligus juga kampanye anti korupsi.” ucapnya.
“Sebelum dilakukan penindakan tindak pidana korupsi, kita memberikan edukasi dan sosialisasi terkait tindak pidana korupsi. Untuk itu perlu adanya keterbukaan media dalam memberikan saran terhadap pemerintah daerah,” terangnya lagi.
Dalam diskusi tersebut, Yulianto juga memaparkan, ada 3 indikator mengukur tingkat resiko di Indonesia, yaitu, Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Indeks Prilaku Anti Korupsi (IPAK) dan Survey Penilaian Integritas (SPI).
“IPK menunjukan penilaian responden terhadap resiko korupsi dan efektivitas pemberantasan korupsi, yang dilakukan Transparency Internasional Indonesia,” ungkapnya.
Berdasarkan data IPAK, masyarakat perkotaan tahun 2022 lebih tinggi (3.96%) dibanding masyarakat pedesaan (3.90%) dan semakin tinggi pendidikan masyarakat cenderung semakin antikorupsi.
“Untuk SPI mengukur tingkat resiko korupsi dan mengukur capaian pemberantasan dan pencegahan korupsi menggunakan dimensi pengukuran, transparansi, integritas tugas, trading influence, pengelolaan anggaran, pengelolaan SDM, pengelolaan PBJ dan sosialisasi anti korupsi,” paparnya.
Sedangkan bedasarkan temuan SPI di lingkungan Kabupaten Aceh, Tamiang, sebut Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK itu, tingkat kejadian resiko kejadian suap dan gratifikasi dari sudut pandang responden yaitu, 25% internal, 12% eksternal dan 91% eksper.
“Resiko penyalahgunaan pengelolaan PBJ yaitu, 31% pemenang vendor sudah diatur, 37% kualitas barang dan jasa rendah, 36% hasil PBJ tidak bermanfaat, 42% nepotisme, 42% gratifikasi,” ucapnya.
Sedangkan, konflik kepentingan dalam pengelolaan SDM menurut Yulianto Saptoprasetyo, yaitu 37% hubungan kekerabatan, 45% kedekatan dengan pejabat, 32% kesamaan almamater.
“33% Resiko penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas, 61% penyalahgunaan penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, 23% resiko jula beli jabatan dalam promosi dan mutasi serta 29% resiko penyalahgunaan anggaran SPJ honor,” pungkasnya.
Perlu diketahui kegiatannya ini berakhir di Banda Aceh. Roadshow Bus KPK diawali dengan perjalanan dari Medan lalu berhenti di Aceh Tamiang, kemudian berlanjut ke Lhokseumawe, Pidie hingga tiba di Banda Aceh.
Pewarta : Siti Hawa
