Komisi III DPRD Kabupaten Blitar Gelar Hearing Bersama Yayasan Peduli Lingkungan
Blitar,mitratoday.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar melalui Komisi III menggelar Hearing bersama Yayasan Karya Cipta Abi Satya, Rabu (22/06/2022).
Hearing di pimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Mujib SM dengan di hadiri Ketua Komisi III beserta Anggota, Wakil Bupati Blitar, dan OPD terkait.
“Teman teman dari peduli lingkungan datang menyampaikan keluh kesah bahwa di Blitar Selatan terjadi pembalakan liar, ada perambahan hutan yang berdampak akan terjadi bahaya banjir, dan matinya sumber mata air.” Kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Mujib SM.
Mereka, Kata Mujib berharap hutan kawasan lindung jangan sampai di izinkan untuk di rambah, dan di tanami tebu. Kawasan yang sudah di tanami tebu di harapkan ada tegakkan sebagai penyangga sumber air, agar tidak erosi.
“Di sisi lain ada peraturan dari pusat yang membolehkan pengelolaan kawasan hutan untuk perkebunan, seperti tebu. Karena tebu ini salah satu bahan baku untuk membuat gula, sebab tebu termasuk salah satu ketahanan pangan kita, dan Indonesia masih kekurangan.” Ujarnya.
“InsyaAllah, dan mudah-mudahan ini semua bisa di tindaklanjuti beberapa steakholder. Baik dari Perhutani, Kepolisian sebagai penegak hukum, dan dari Pemerintah Daerah bisa mensuport kegiatan-kegiatan bagaimana terkait lingkungan,” tambahnya.
Sedangkan Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso malah berharap persoalan-persolan Yang ada di Kabupaten Blitar di bicarakan melalui hearing atau diskusi-diskusi formal maupun non formal.
Sebab, menurutnya ini justru akan lebih efektif dan lebih masuk ketimbang di sampaikan melalui aksi unjuk rasa yang dapat menyebabkan ketakutannya investor masuk Kabupaten Blitar.
“Seperti ini akan lebih efektif dan lebih masuk. Sehingga kami akan lebih mengerti dari pokok permasalahanya,” kata Rahmad Santoso saat menghadiri hearing.
Wabup berharap, masalah kabupaten Blitar tidak hanya menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Blitar saja. Tetapi juga menjadi tanggungjawab semua untuk mencari solusinya.
“Sehingga respon positif masyarakat sangat diperlukan. Keterbatasan APBD Kabupaten Blitar juga menjadi pokok permasalahan. Makanya, kita sering bolak-balik ke Jakarta untuk menyiapkan toples-toples yang nantinya bisa menjawab persoalan kabupaten Blitar ke depan,” pungkasnya.
Selain itu, menurut Teguh Jati Waluyo Kepala KPH Blitar bahwa pihaknya memberikan masukan kepada Pemkab Blitar jika Pusat itu punya program yang bagus namanya P 81 agar bisa di jadikan rujukan.
“Karena Blitar ini lemah dari sisi desain perencanaannya dan banyak kegiatan yang mungkin belum komprehensif kajiannya. Jangan sampai lahan perhutani yang di jadikan lahan tebu malah mendatangkan banjir yang semakin besar, seperti disampaikan Yayasan Karya Cipta Abi Satya di hearing.” Tutupnya.(Adv-Novi).
