Bengkulu,Mitratoday.com-Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan MPN Pemuda Pancasila Gunung Hutapea mengatakan, berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pemuda Pancasila, apabila ketua meninggal dunia, mengundurkan diri atau terkena sanksi maka penggantiannya dilakukan melalui Musyawarah Luar Biasa sesuai jenjang tingkatannya.
Untuk melaksanakan musyawarah luar biasa tersebut, ditunjuk pelaksana tugas menghantarkan sampai ke musyawarah luar biasa. Gunung juga menyebut sebagai pelaksana tugas dipilih dari jajaran wakil ketua, namun pada lazimnya adalah wakil ketua I yang kemudian disahkan dalam rapat pleno sesuai tingkatannya.
Hal itu disampaikan Gunung Hutapea saat menghadiri rapat pleno Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi Kalimantan Barat pada Sabtu 11 Juli 2020 lalu. Dalam rapat pleno MPW tersebut dipilihlah Wakil Ketua I Uti Zulkifli sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua, menggantikan almarhum Firman Muntaco yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua MPW PP Provinsi Kalimantan Barat. Almarhum Firman Muntaco diketahui meninggal dunia ketika masih aktif sebagai Ketua MPW PP Provinsi Kalimantan Barat.
Merujuk pada kasus MPW PP Provinsi Kalimantan Barat tersebut, Ketua I MPC PP Kota Bengkulu Deno Marlandone menilai penunjukkan caretaker Ketua MPC PP Kota Bengkulu kepada Ir Hendri Arianto oleh MPW PP Provinsi Bengkulu pada Senin (21/9/2020) adalah menyalahi AD ART Pemuda Pancasila.
“Bisa-bisanya MPW PP Provinsi Bengkulu kok pleno menunjuk caretaker Ketua MPC PP Kota Bengkulu. Ini lucu, seharusnya MPC PP Kota Bengkulu yang menggelar pleno untuk menetapkan Pelaksana Tugas Ketua untuk kemudian kami laporkan kepada MPW PP Provinsi Bengkulu. Selain itu, Ir Hendri itu siapa, PNS atau swasta, atau pengusaha?. Kami tidak kenal dan tidak tahu siapa dia,” kata Deno Marlandone.
Untuk diketahui, pada Rabu 9 September 2020 lalu, Ketua MPC PP Kota Bengkulu Almarhum Erlan Oktriandi meninggal dunia.
