Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal : Terbuka Peluang Kolaborasi Pusat dan Daerah
Kota Tegal,motratoday.com – Rabu (19/3/2025), Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal Zaenal Nurohman A.Md mengajak semua pihak untuk memberikan masukan pembangunan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). “Setiap usulan yang masuk itu agar bisa menjadi program harus memasuki tahapan penginputan melalui SIPD,” ujarnya.
Ia menegaskan program yang akan direalisasikan pada tahun 2025 sebenarnya merupakan usulan tahun sebelumnya di tahun 2024. Sehingga Ketika kita usulkan tahun ini, maka realisasinya akan dilakukan pada tahun 2026.
Di tahun ini misalnya, Kembali akan dibuka pelatihan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berlangsung selama tujuh bulan. Program ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam bidang pemasaran, manajemen keuangan, dan strategi bisnis. “Pelatihan ini gratis, meskipun tidak ada pemberian uang transportasi dari pemerintah ke anggota pelatihan,” ungkapnya.
Selain itu sudah berjalan Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan keluarga. Di Kecamatan Magadana tercatat grafik positif yang menunjukkan penurunan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan peningkatan kualitas hidup keluarga.
Tidak hanya itu, Zaenal juga mengajak masyarakat untuk memberikan masukan mengenai pengembangan taman dan ruang publik. Ia berharap adanya taman dapat menjadi destinasi ramah keluarga, di mana masyarakat dapat bersantai dan berinteraksi, sehingga mengurangi pengaruh negatif dari media sosial dan televisi.
Ia merasa beruntung di DPR RI kita punya Anggota DPR RI DR. H. Abdul Fikri Faqih, MM. “Secara linier kami menangani bidang yang sama sehingga peluang kolaborasi pusat dan daerah sangat terbuka lebar. Program yang ada di Kementerian Sosial misalnya, itu sejalan dengan program PKS,” ungkapnya. Sebagai Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal ia telah melakukan berbagai langkah untuk memenuhi keperluan pengawasan di bidang kesejahteraan sosial.
Zaenal menambahkan pemerataan anggaran pemerintah untuk Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial sangat signifikan. “Porsi terbesar penganggaran ada pada lansia sekitar 3 miliar yang akan dibagi dengan program bagi difabel dan perempuan rentan. Ia berharap distribusi anggaran ini akan efektif dan tepat sasaran, termasuk dukungan program-program yang berfokus pada sasaran yang menyentuh aspek masyarakat luas. (Hartadi)
