Blitar,mitratoday.com – Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Bupati Blitar periode 2019 – 2024.
Pengunduran diri Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso yang tiba-tiba, banyak menimbulkan spekulasi dari berbagai kalangan, dari info ketidak harmonisan dengan Bupati Blitar Hj Rini Syarifah sampai isu dugaan gratifikasi yang saat ini santer di masyarakat yaitu terkait dugaan Kepala BPBJ Kabupaten Blitar Iwan Dwi Winarto menerima uang dari Rekanan terkait Proyek Jembatan.
Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Blitar Nurhadi, S.Pd mengatakan, dirinya justru sangat mengapresiasi langkah dari Rahmat Santoso selaku Wakil Bupati, ini menunjukan seorang pemimpin itu adalah tauladan bagi masyarakat.
“Memang secara aturan jika Kepala Daerah, dalam hal ini Wakil Bupati ingin maju dalam kontestasi Pemilu sebagai calon legislatif DPR RI, ada persyaratan mundur atau mengajukan pengunduran diri, walaupun pengunduran itu bisa dilakukan pada saat mepet di saat DCT,” jelas Nurhadi.
Menurut dirinya, Rahmat Santoso itu kesatria, mungkin juga mundur lebih awal untuk mempersiapkan diri karena bagaimanapun juga untuk bisa menang terpilih menjadi Anggota DPR RI itu tidak lah mudah, butuh persiapan dan waktu yang cukup.
“Terkait isu pengunduran diri Wakil Bupati Blitar karena kecewa dengan kinerja dugaan bawahannya melakukan gratifikasi, kalau saya dengar berita dari teman-teman media Wakil Bupati membantah ya, Beliau mundur karena mempersiapkan untuk maju menjadi Caleg DPR RI,” jelas Nurhadi.
Selanjutnya, terkait statement Wakil Bupati yang mengatakan adanya dugaan pungli yang dilakukan oleh diduga Kepala BPBJ yang menerima uang dari Rekanan, dirinya rasa di era saat ini yaitu era keterbukaan informasi, tidak ada masalah Wakil Bupati menyampaikan seperti itu.
“Justru ini mendorong Kepala Daerah atau Bupati yang saat ini agar tahu bisa memilih The right man or The right fields, orang yang tepat sesuai bidang nya masing-masing termasuk kita bersama-sama sepakat dan setuju dengan kegiatan anti Korupsi dan saya setuju kalau terbukti ya harus dimutasi,” ucap Nurhadi yang juga Anggota DPR RI Komisi IX ini.
Lanjut Nurhadi, kalau Partai Nasdem memandang hal ini lebih luas lagi, dimana pihaknya melihat insfratruktur yang ada di Kabupaten Blitar ini sangat jauh di bilang layak, bisa di lihat di daerah-daerah lain contohnya di Kabupaten Kediri, area menuju destinasi wisata Kelud itu jalannya lebar sekali dan bagus, jalan di ke arah Jombang itu lebar dan bagus, jadi kalau bijak, cermat dan tepat APBD cukup untuk diberikan sasaran infrastruktur jalan.
“Kepala Daerah itu harus mencanangkan skala prioritas karena infrastruktur jalan menurut saya nomor satu, sangat menghambat roda ekonomi apabila jalan itu rusak, saya membayangkan di Kalitengah daerah Panggungrejo itu kalau musim penghujan tidak bisa di lewati, jangankan orang membawa barang bawa rumput saja susah jalannya seperti lumpur itu loh,” imbuh Nurhadi.
“Jika hanya tergantung dana DD dan Add tidak mampu kan kemarIn kolega kami dari Komisi V sudah datang, dan kaitan yang dikatakan Wakil Bupati ya terkait program itu maka nya jika ada dugaan pejabat seperti itu saya sangat mengutuk sangat tidak respect jika ada pejabat yang melakukan pungli ini menghambat pembagunan yang ada di Kabupaten Blitar,” pungkas Nurhadi Anggota DPR RI Komisi IX Dari Nasdem.
Pewarta : Novi
