Jelang Akhir Masa Jabatan, Ketua DPRD Bengkulu Selatan Berpesan Jangan Sampai Ada Pembangunan Yang Mangkrak
Bengkulu Selatan,mitratoday.com – Menjelang akhir masa jabatannya, Ketua DPRD Bengkulu Selatan (BS) Barli Halim, SE mengingatkan beberapa pembangunan yang dilakukan Pemkab Bengkulu Selatan.
Ia berpesan kepada Bupati jangan sampai ada pembangunan yang mangkrak.
Periode kepemimpinan Ketua DPRD Bengkulu Selatan 2019-2024 akan berakhir Oktober 2024. Tahun 2024 ini merupakan tahun terakhir bagi Barli Halim sebagai wakil rakyat Bengkulu Selatan.
Selama periode kepemimpinannya di DPRD Bengkulu Selatan, Barli mengakui masih banyak kekurangan dan tugas pokok dan fungsi yang belum maksimal.
Namun hal itu diungkapkannya bukan tanpa alasan. Sejak 2019 hingga memasuki tahun 2024 banyak faktor.
Menjelang akhir jabatannya, Barli pun menyampaikan beberapa catatan dan pesan untuk Pemkab Bengkulu Selatan yang saat ini masih dipimpin oleh Bupati Gusnan Mulyadi, SE, MM. Diantaranya pada pembangunan infrastruktur, seperti pasar tradisional modern (PTM) Kutau, Kota Manna serta infrastruktur jalan yang saat sudah dimulai.
Selain itu program koneksi Air Nipis – Pagar Alam untuk betul-betul dilaksanakan. Menurut Barli, ruas jalan tersebut sebagai koneksi secara nasional.
“Jangan sampai nanti beda pemimpin, mangkrak tidak jadi,” ucap Barli di hadapan Bupati beberapa waktu lalu.
Beberapa pembangunan infrastruktur itu, lanjut Barli, harus tetap dijalankan, meskipun nanti saat Pilkada mendatang Bupati terpilih bukan Gusnan Mulyadi.
Barli beralasan apabila pembangunan yang sudah dijalankan tidak dilanjutkan maka akan banyak anggaran APBD terbuang percuma. Seperti PTM Kutau menghabiskan anggaran hingga lebih Rp 30 miliar. Begitupun pembangunan infrastruktur jalan mencapai puluhan miliar baik dari APBD dan APBN.
“Tolong nanti kerjasama legislatif dan eksekutif tetap baik. Saling support, dan muaranya untuk kepentingan masyarakat,” ucap Barli.
Terkait anggaran pemerintah daerah selama periode dirinya, Barli mengakui APBD Bengkulu Selatan sangat kecil. Tahun 2019 Rp 1 triliun, tahun 2020 Rp 1 triliun, tahun 2021 Rp 948 miliar, tahun 2022 Rp 941 miliar, tahun 2023 Rp 980 miliar dan tahun 2024 kembali naik Rp 1 triliun. Dengan anggaran itu pemerintah daerah didorong untuk terus melaksanakan pembangunan.
Bupati dapat berkolaborasi dengan pemerintah pusat, Pemprov, dan swasta.
“Ini yang harus dijalankan terus, koordinasi dengan pihak lain. Artinya kita tidak bisa kalau tidak aktif berkoordinasi, minta bantuan ke pemerintah pusat,” kata Barli.
Kepala Bapedda-Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan, Fikri Aljauhary S.STP MM mengatakan, soal pembangunan Bengkulu Selatan untuk tahun 2025 telah dirancang melalui penyusunan RKPD tahun 2024, dan telah dibahas dalam Musrenbang Kabupaten beberapa waktu lalu.
Ia meyakini siapapun Bupati nantinya di tahun 2025, maka pembangunan tahun sebelumnya akan terus dilanjutkan.
Sebagai contoh, sebut Fikri, PTM Kutau, dan jalan penghubung antar Kecamatan Air Nipis – Ulu Manna.
“Kami pastikan untuk pembangunan yang sudah dilaksanakan dan yang sedang berjalan, lanjut terus,” ujar Fikri.
Menurut mantan Kabag Pembangunan Pemkab Bengkulu Selatan ini, anggaran untuk pembangunan daerah tidak sedikit. Seperti APBD Bengkulu Selatan tahun 2024 Rp 1.076.804.940.125.
Diantaranya digunakan untuk belanja operasional Rp 770 miliar, belanja pegawai Rp 479 miliar, belanja barang dan jasa Rp 252 miliar, belanja hibah Rp 38 miliar, belanja bantuan sosial Rp 120 juta, belanja tidak terduga Rp 2 miliar, belanja modal Rp 132 miliar dan belanja transfer Rp 171 miliar.
“Kita juga berharap bersama DPRD, APBD tahun 2025 kembali meningkat. Selain dari dana bantuan pemerintah pusat dan sebagainya,” tambah Fikri.
Periode kepemimpinan Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi SE MM dan H Rifai Tajuddin S.Sos segera berakhir tahun 2024 ini. Kepemimpinan keduanya genap empat tahun sejak dilantik Februari 2021 lalu.
Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi sudah menyampaikan tahun 2024 ini adalah tahun terakhir dirinya memimpin Bengkulu Selatan.
Gusnan menyebut sejak dilantik tahun 2021 hingga 2023, hanya satu tahun pembangunan yang efektif yakni tahun 2023.
Diungkapkan Gusnan, sejak tahun 2020 dunia dilanda Covid-19. Tahun 2021 dan 2022 anggaran untuk pembangunan banyak dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19. Sehingga anggaran APBD Bengkulu Selatan yang tak pernah tembus dari Rp 1 triliun pun tidak dapat berbuat banyak. Barulah tahun 2023 dapat melakukan pembangunan khususnya infrastruktur secara efektif.
“Kami sadari masih banyak kekurangan, namun kami berharap tetap dapat melanjutkannya,” ucap Gusnan.(Adv)
