Simeulue,mitratoday.com – Fraksi Gabungan Partai PAN, GOLKAR, dan PKS yang disingkat FAKAM DPRK Simeulue melalui Ketua Fraksi Ihya Ulumuddin, SP, MH meminta Kemendagri untuk memperpanjang masa jabatan Pj Bupati Simeulue, Ahmadliyah satu tahun kedepan.
FAKAM DPRK Simeulue juga angkat bicara terkait soal usulan Pj. Bupati Simeulue versi Pj. Gubernur Aceh, Achmad Marzuki yang beberapa hari lalu membuat usulan lain yang menempatkan Ahmadlyah, SH pada posisi prioritas ke dua hal tersebut katanya paradok dengan kehendak masyarakat Simeulue.
Ihya Ulumuddin menjelaskan, bahwa Fraksi Amanat Karya Adil Makmur (FAKAM) DPRK Simeulue bersama dua fraksi DPRK Simeulue lainnya dua pekan lalu telah melaksanakan pemilihan usulan Pj. Bupati Simeulue untuk tahun kedua dan hasilnya telah dikirim langsung ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan komposisi dimana Ahmadlyah, SH di posisi satu dengan perolehan dukungan suara penuh dari DPRK setempat.
Kemudian kata Ihya Ulumuddin, dalam usulan itu Sekda Asluddin, SE, M.Kes pada posisi kedua kemudian katanya diurutan tiga, Dr. H.T. Ahmad Dadek, SH, MH.
Dalam hal ini kata Ihya Ulumuddin, selaku wakil rakyat Kabupaten Simeulue yang telah duduk selama dua periode berturut-turut di lembaga legislatif setempat, sangat memahami karakter masyarakat Pulau Simeulue yang masih memiliki hubungan kekeluargaan antara satu dan lainnya.
“Dengan faktor hubungan persaudaraan yang kuat mulai dari Batu Siambung-Ambung sampai Batu Berlayar. Maka untuk menempatkan seseorang agar terciptanya kestabilan pemerintahan maka menempatkan pertimbangan itu juga sebagai salah faktor utama apalagi menghadapi Pileg, Pilpres dan Pilkada,” jelas Ihya Ulumuddin.
Sebab itu menurut Ihya Ulumuddin maka Simeulue lebih baik di urus oleh warga Simeulue sendiri dan menurut FAKAM yang sudah teruji paling di atas adalah Ahmadlyah, SH dan alternatif nya Asluddin, SE., M.Kes.
“Mereka ini adalah tokoh terbaik pulau Simeulue yang sudah disharung dan dianggap mampu membangun Simeulue satu tahun kedepan,” sebut Ihya Ulumuddin.
Adapun menurutnya, orientasi membangun Simeulue tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik atau infrastruktur saja tapi termasuk pembangunan non fisik seperti membangun hubungan baik atar lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif serta menghadirkan keharmonisan, ketentraman, kenyamanan antara sesama warga Simeulue.
“Selama satu tahun Ahmadlyah, SH menjabat sebagai Pj. Bupati Simeulue kami melihat dan merasakan hubungan sesama warga bahkan didalam pemerintahan pun sangat harmonis jauh dari hiruk pikuk kekuasaan yang kerap dipolitisir,” jelasnya lagi.
Ia sangat khawatir ketika Penjabat Bupati Simeulue yang ditetapkan oleh menteri dalam negeri bila merujuk pada urutan yang diajukan oleh Pj. Gubernur Ahmad Marzuki, dimana prioritas satu berbeda dengan DPRK Simeulue adalah orang yang kurang memahami karakter, kultur dan budaya masyarakat Simeulue dan puncaknya akan terjadi penolakan dari banyak pihak.
Adapun yang perlu diingat oleh Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Pusat bahwa selain mensukseskan Pemilu 2024 di Simeulue ada agenda besar yang harus disukseskan yakni MTQ Tingkat Provinsi Aceh, November 2023.
Untuk pelaksanaan MTQ ini menurut Ihya Ulumuddin banyak membutuhkan kebijakan dan kearifan lokal dari pimpinan daerah seperti Penjabat Bupati Simeulue.
Lalu katanya nanti ketika Penjabat Bupati yang ditunjuk adalah orang yang tidak paham dengan Budaya dan Karakter masyarakat Simeulue hal ini dapat menyebabkan gagalnya pelaksanaan MTQ yang menjadi hajat masyarakat Aceh.
Kemudian lagi banyaknya program kerja yang telah dirintis oleh Pj. Bupati Ahmadlyah, SH seperti kerjasama dengan Menkomarves RI tentang Destinasi Wisata, Kementerian Kelautan tentang Budidaya Ikan, Kementerian Pertanian tentang Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) kemudian soal penyelamatan dan pengelolaan kebun sawit PDKS.
Untuk itu menurut Ihya Ulumuddin atas nama FAKAM DPRK Simeulue, bahwa keberlangsungan kepemimpinan Ahmadlyah, SH masih sangat diharapkan oleh masyarakat Simeulue untuk lebih baik dan jauh dari kepentingan politik yang tidak sehat.
Kemudian FAKAM yang memiliki tupoksi pengawasan tentu akan terus memonitor dan mengawasi kinerja Pemerintah serta mendorong meningkatkan kinerja untuk menumbuhkan perekonomian dan menjaga keharmonisan antar lembaga dan sesama warga.
Pewarta : Wahyudisyah Putra
