Jakarta,mitratoday.com – Kisruh antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menunjukkan tanda-tanda semakin memanas. Situasi ini tampaknya diinginkan oleh segelintir oknum dari PBNU yang berusaha mengganggu kemajuan PKB yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin.
Baru-baru ini, muncul wacana dari beberapa pihak untuk menggelar Muktamar tandingan di Jakarta setelah Muktamar resmi PKB yang berlangsung di Bali beberapa waktu lalu. Menanggapi hal ini, Dewan Koordinasi Nasional (DKN) Garda Bangsa, sebagai badan otonom resmi PKB, menegaskan bahwa mereka akan membubarkan Muktamar Tandingan tersebut.
“Kami menegaskan bahwa Muktamar Tandingan PKB tersebut tidak memiliki dasar hukum dan konstitusi yang jelas. Sebagai kader Garda Bangsa di seluruh Indonesia, kami mengecam keras tindakan ini dan siap membubarkan secara paksa jika Muktamar Tandingan tersebut tetap digelar,” ungkap Ketua DKN Garda Bangsa, Tommy Kurniawan, dalam konferensi pers pada 31 Agustus 2024.
Sekretaris Jenderal Garda Bangsa menambahkan bahwa Muktamar PKB yang sah telah diadakan pada 24-25 Agustus di Bali, yang dihadiri oleh seluruh Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) dan Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PKB se-Indonesia, serta mendapat pengakuan resmi dari negara melalui kehadiran Wakil Presiden dan Menkopolhukam.
“Garda Bangsa akan terus mendukung komando dari Ketua Umum DPP PKB, Gus Muhaimin, dan Ketua Dewan Suro DPP PKB, KH Ma’ruf Amin, untuk menjaga eksistensi partai dari segala bentuk ancaman,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bendahara Umum PKB menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan hukum terhadap siapa pun yang mencoba menggunakan nama PKB untuk agenda-agenda ilegal. “Kami meminta kepolisian untuk tidak memberikan izin kepada kegiatan yang mengatasnamakan PKB secara tidak sah. Jika tidak, kami yang akan membubarkannya,” tandasnya.
Tommy Kurniawan kembali menegaskan bahwa muktamar yang sah adalah yang dilaksanakan di Bali, yang telah menetapkan Gus Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum DPP PKB dan KH Ma’ruf Amin sebagai Ketua Dewan Suro PKB.
“Ini adalah pernyataan sikap resmi dari Dewan Koordinasi Nasional Garda Bangsa,” tutup Tommy dalam konferensi pers tersebut.
Pernyataan ini menunjukkan komitmen Garda Bangsa dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan PKB dari berbagai ancaman, baik internal maupun eksternal.(Kfr)
