Empat Komisi DPRD Provinsi Bengkulu Bakal Dilibatkan dalam Pembahasan APBD
Bengkulu,mitratoday.com – Empat komisi di DPRD Provinsi Bengkulu, yakni Komisi I, II, III, dan IV, akan diberikan peran lebih besar dalam membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebelumnya, pembahasan APBD hanya dilakukan melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu.
Anggota Panitia Kerja (Panja) Tata Tertib DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring SH, menyatakan bahwa rencana pelibatan komisi dalam pembahasan APBD akan dimasukkan dalam tata tertib (tatib) DPRD yang baru. “Ini rencana yang kita masukkan dalam tatib,” ungkap Usin, Kamis (06/11/2024).
Awal Pembahasan Dimulai dari Komisi
Menurut Usin, pembahasan anggaran nantinya akan dimulai dari komisi-komisi. Meski mungkin hanya sebatas pra Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS), langkah ini dinilai penting. “Karena kita menyadari evaluasi program alokasi anggaran ada pada komisi-komisi,” ujarnya.
Secara regulasi, pembahasan anggaran merupakan kewenangan Banggar. Namun, selama tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD, mekanisme ini bisa dijalankan. “Tentu tetap harus diatur atau terdapat mekanisme tersendiri,” tambah Usin.
Studi Tiru ke DPRD Jawa Barat
Panja DPRD Provinsi Bengkulu saat ini sedang melakukan studi tiru ke DPRD Jawa Barat. DPRD Jabar telah mengesahkan tatib yang memungkinkan komisi terlibat dalam pembahasan APBD. Usin menyebut kemungkinan adanya beberapa poin yang diadopsi dari tatib DPRD Jabar.
Target Selesai Oktober
Penyusunan tatib ini ditargetkan rampung pada Oktober 2024. Selain tatib, Panja DPRD Provinsi Bengkulu juga membahas penyusunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan APBD Tahun Anggaran 2025. “Kita targetkan secepatnya selesai dan disahkan,” tutup Usin.
Langkah Progresif
Rencana ini menunjukkan langkah progresif DPRD Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan transparansi dan efektivitas pembahasan anggaran. Pelibatan komisi diharapkan dapat memperdalam evaluasi dan memastikan anggaran lebih tepat sasaran.
