Blitar,mitratoday.com – Kontestasi Pemilihan Presiden tahun 2024 yang akan datang sampai saat ini masih belum bisa memutuskan siapa saja wakil yang akan mendampingi calon presiden. Walaupun saat ini sudah ada calon presiden yang siap maju untuk mencalonkan diri.
Partai besar pengusung calon presiden yang akan ikut kontestasi dalam pemilihan presiden, masih terus melakukan lobi politik untuk mencari pasangan yang cocok.
Menyikapi fenomena ini, muncul gagasan untuk mendukung Profesor Mahfud, MD untuk ikut dalam kontestasi pemilihan presiden. Salah satunya adalah meminta Mahfud untuk maju sebagai salah satu calon wakil presiden.
Mantan Rektor Uniska Kediri tahun 2002-2006 ini menjadi pilihan sebagai pemimpin bangsa karena mempunyai dedikasi serta berkarakter. Salah satu dedikasinya dalam dunia akademis, Mahfud MD selama menjabat sebagai Rektor memberikan banyak pemikiran terhadap perkembangan pendidikan di Uniska Kediri.
Yayasan Bina Cendikia Muslim Pancasila yang menaungi Uniska Kediri telah banyak mencetak mahasiswa baik itu mahasiswa sarjana dan juga pasca sarjana. Permintaan agar Mahfud, MD maju sebagai salah satu calon wakil presiden ini datang dari Ikatan Alumni Pasca Sarjana Hukum Uniska Kediri. Dimana saat ini Mahfud MD masih menjadi dewan pembina YBCMP tersebut.
Saat ini pengurus Ikatan Alumni Program Studi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Uniska Kediri sesuai dengan SK Nomor 027/ 040.7/ SK/ A. 02/ VI/ 2023 dipercayakan kepada Mohammad Trijanto S.H, M.M., M.H.
Saat diwawancarai terkait dengan dukungan untuk Mahfud, MD agar maju dalam kontestasi pilpres 2024. Ketua Alumni Pasca Sarjana Hukum Uniska periode 2023-2025, Mohammad Trijanto, S.H., M.M., M.H. Saat ditemui di rumahnya, Jum’at (14/07/2023) mengatakan bahwa Mahfud MD merupakan sosok yang cocok sebagai pendamping presiden Indonesia kedepannya. Hal ini sesuai dengan kiprahnya yang on the track. Tidak hanya itu, Mahfud dinilai bersikap tegas dalam menjaga setiap norma yang melawan hukum.
“Saya melihat dari sisi kapabilitas dan kualitas dari pak Mahfud MD sesuai dengan kriteria calon pemimpin bangsa. Kontribusi di bidang akademis sudah tidak diragukan lagi. Apalagi saat menjadi Menkopolhukam yang membawahi berbagai bidang salah satunya tentang penegakan korupsi. Sikap tegas dan karakternya terhadap para penjahat kerah putih sudah ditunjukkan.” Ujar Trijanto.
Mohammad Trijanto juga mengatakan bahwa saat ini bangsa Indonesia krisis moral, dimana banyak sekali para pejabat dan penguasa yang masih banyak melakukan korupsi. Maka jika ada seorang calon presiden bisa menggandeng Mahfud MD sebagai wakilnya, maka akan banyak dukungan yang bisa diberikan kepada Menkopolhukam ini. Tidak hanya itu, Ikatan Alumni Pasca Sarjana Hukum Uniska secara akademis memang mempunyai hubungan emosional.
“Dukungan Ikatan Alumni Pasca Sarjana Uniska akan diberikan kepada calon presiden yang menggandeng Prof. Mahfud, MD sebagai wakilnya.” Kata Trijanto.
Sampai saat ini di berbagai media masih ada banyak tarik ulur terkait dengan siapa wakil presiden yang cocok untuk mendampingi calon presiden. Dalam politik tarik ulur kepentingan sudah biasa terjadi. Track record dari Mahfud, MD juga salah satu pertimbangan bagi partai besar untuk menjadikannya wakil presiden. Jika sampai saat ini partai besar belum melirik Mahfud MD sebagai calon wakil presiden karena ada semacam phobia terkait dengan banyak kasus yang menerpa anggota partai yang pernah di bongkar oleh Mahfud, MD.
Trijanto bersama dengan Ikatan Alumni Pasca Sarjana Hukum Uniska berharap agar Mahfud MD mau untuk mengajukan diri dalam kontestasi pilpres 2024 nanti. Maka sudah selayaknya jika para alumni Uniska mendukung dan meminta Mahfud MD bisa menjadi pemimpin bangsa ini.
Mahfud MD selama ini layak diajukan sebagai salah satu calon pemimpin negeri ini, karena dilihat dari pengalaman, Mahfud MD sudah pernah berkecimpung di tiga lembaga negara, mulai dari eksekutif, yudikatif dan legislatif.
Harapan para alumni Pasca Sarjana Hukum Uniska, jika Mahfud MD bisa memimpin negeri ini. Maka segala bentuk korupsi dan mentalitas para penguasa dan pejabat akan bisa dikurangi. Terlebih lagi terkait dengan penanganan kasus hukum bisa lebih transparan dan juga memihak kepada masyarakat bawah.
Pewarta : Novi
