DPRD Lebong Gelar Rapat Paripurna Pendapat Fraksi terhadap Raperda LKPD 2023
Lebong,mitratoday.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lebong menggelar Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2023 di ruang rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lebong, Senin (24/6) sekitar pukul 14.20 WIB.
Rapat Paripurna dibuka langsung Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen yang diwakilkan Waka I Dedi Haryanto dihadiri Bupati Lebong, Kopli Ansori, Wakil Bupati (Wabup) Lebong, Fahrurozi, anggota DPRD Lebong lainnya, serta perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Lebong.
Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen mengatakan, dibentuknya Perda adalah merupakan bahan pengelolaan hukum di tingkat daerah, dalam rangka mewujudkan kebutuhan-kebutuhan perangkat Peraturan Perundangan-Perundangan dan merupakan bagian dari proses menampung dan mengakomodir aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.
“Tentu kita sama-sama berharap agar Raperda ini merupakan hasil dari tindak lanjut atas aspirasi masyarakat sehingga ketika ditetapkan akan berjalan efektif dan tidak akan menjadi mubazir,” ujar Ketua DPRD Lebong.
Sebanyak enam fraksi yang ada di DPRD Lebong menyampaikan pandangan akhir dalam rapat tersebut. Semua fraksi menyepakati dan menyetujui Raperda tersebut.
Keenam fraksi itu, yakni Fraksi PAN dibacakan Pip Haryono, Fraksi Nasdem dibacakan Yeni Herdiyanti, Fraksi PKB yang disampaikan Erlan Fajar Jaya, Fraksi Demokrat yang disampaikan Asniwati.
Kemudian, Fraksi Gerakan Perjuangan Rakyat yang dibacakan Rama Chandra, dan Fraksi Perindo yang dibacakan Rodi Hartono.
Fraksi PKB yang dibacakan Erlan Fajar Jaya mengatakan, APBD merupakan instrument teknis dari idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Pemkab Lebong yang muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pada kesempatan ini fraksi PKB menyampaikan catatan sebagai bagian dari kata akhir fraksi terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lebong tahun 2023, agar menyiapkan langkah-langkah yang dilakukan dalam kebijakan agar bisa dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lebong,” ujar Politisi PKB ini.
Lalu, Fraksi Gerakan Perjuangan Rakyat yang dibacakan Rama Chandra, bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemda sesuai amanat PP Nomor 6 tahun 2008, setiap tahun harus dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah guna mendapatkan gambaran kinerja pemerintah daerah. Baik di level pengambilan kebijakan maupun pelaksanaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelayan publik.
Dua manfaat dari pelaksanaan evaluasi kinerja pemda, salah satunya manfaat bagi Pemda digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja Pemda secara umum lebih lanjut ditindaklanjuti oleh satuan kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Manfaat lainnya, evaluasi ini dapat memotivasi pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kinerja dan kapasitas pemerintah daerah sebagai pelayan publik yang lebih baik.
“Kami dari Fraksi Gerakan Perjuangan Rakyat merasa perlu untuk memberikan beberapa catatan beserta saran, diminta kepada Pemerintah Kabupaten Lebong supaya alokasi penyerapan APBD yang bersifat pelayanan publik serta pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung kepada masyarakat perlu mendapat prioritas dan memiliki perencanaan yang matang,” pungkasnya.
Selanjutnya, Fraksi Perindo yang dibacakan Rodi Hartono menyampaikan, bahwa Fraksi Perindo mendorong Pemerintah Kabupaten Lebong terus mengoptimalkan Alokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
‘Hal tersebut perlu dilakukan lantaran total pendapatan daerah belum mencapai dari target APBD yang ditargetkan. Tentu, hal itu perlu dikaji penyebabnya untuk diupayakan solusinya,” cetus Rodi.(Am/Adv)
