DPRD Kota Malang Terima Audiensi LHKP PW Muhamadiyah Jawa Timur
Malang,mitratoday.com – DPRD Kota Malang terima audiensi Lembaga Hikmah dak Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah (PW) Muhamadiyah Jawa Timur di ruang paripurna DPRD Kota Malang, Kamis (30/11/2023).
Nampak hadir dalam kegiatan audiensi tersebut antara lain, Anggota Komisi B DPRD Kota Malang Lookh Makhfud, anggota Komisi A H. Rohkmad, anggota Komisi C Eko Hadi Purnomo, Pengurus PW Muhamadiyah, pengurus PDM Malang Raya, Pengurus Aisyah dan Pemuda Muhammadiyah.
Acara dibuka dengan doa, dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang disambung dengan mars Muhammadiyah serta sambutan-sambutan dari anggota DPRD Kota Malang Lookh Makhfud, pengurus PW Muhamadiyah Jatim, dan PDM Kota Batu.
Dalam audiensi kali ini PW Muhammadiyah Jatim mensosialisasikan JIPOLMU 2 (Jihad Politik Muhammadiyah) ke-2 yang bertujuan agar kader Muhammadiyah bisa menempatkan perwakilan dalam parlemen. Dengan slogan Satu Dapil Satu Kadermu yang merupakan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LHKP di Universitas Muhammadyah Yogyakarta 29 September – 1 Oktober 2023 dan SK PWM Jatim No. 397/KEP/1L.0/D/2023 tentang Tim Pemenangan Calon Legislatif Kader Muhammadiyah Jawa Timur Pemilu 2024.
Satu Dapil Satu Kadermu mengambil kriteria figur yang dekat dengan Muhamadiyah, berkomitmen dengan perserikatan, serta sosok / figur yang memiliki elektabilitas dan potensi untuk bisa menang di pemilu 2024.
Usai acara, Wakil Ketua Bidang LHKP PWM Jawa Timur Muhamad Khoirul Abduh menyampaikan bahwa JIPOLMU merupakan gerakan yang bertujuan untuk membulatkan suara Muhammadiyah agar tidak terpecah-pecah. Dan diharapkan merupakan gerakan bersama, tidak personal, dan ketaatan kader terhadap pimpinan.
“Karena secara tidak langsung, kan Muhammadiyah ini sebuah organisasi yang secara struktural ada di setiap lini, mulai ranting, cabang, daerah dan wilayah yang merupakan Ormas besar,” ujarnya.
Menurutnya, sebagai Ormas besar, Muhammadiyah tidak memberikan instruksi kepada para kadernya terkait arah politik organisasi, dan tercetusnya ide diaspora karena melihat kader Muhammadiyah ada diseluruh partai.
“Berawal dari LHKP PP menginstruksikan bagaimana melihat para Caleg itu bisa kita support dari partai manapun, maka yang kita gunakan bagaimana data itu ada, karena tanpa data itu kita gak bisa memilih dalam konteks Satu Dapil Satu Kadermu,” ucap pria asal Jombang tersebut.
Lebih lanjut, dirinya juga menambahkan bahwa LHKP PWM Jawa Timur terus melakukan sosialisasi dan survey, untuk mencari Caleg dari kader Muhammadiyah yang mempunyai peluang menang.
“Inilah yang kita harapkan nanti ada keterwakilan orang Muhammadiyah dari partai manapun di parlemen. Tapi ini dalam konteks apa? Tidak kemudian mengendors salah satu partai. Tapi ketika kader itu ada dibanyak partai, kunci pertama agar kita mensuport mereka itu adalah data dan survey,” jelasnya.
Dengan Satu Dapil Satu Kadermu, Khoirul Abduh menegaskan bahwa LHKP tidak menyuruh para kader yang tidak mempunyai peluang menang untuk mundur dari pencalonan. Namun menurutnya LHKP hanya memberi masukan dan saran saja.
Sementara itu, Anggota DPRD Kota Malang Lookh Makhfud yang ditunjuk mewakili Ketua DPRD menyampaikan terima kasih atas ijin penggunaan gedung dewan sebagai tempat sosialisasi dan audensi dari LHKP PW Muhamadiyah.
“Sosialisasi tentang kebijakan dan kebijakan yang mengarah kepada keberadaban dan berkemajuan, maka penting kiranya tema-tema keberadaban dan kebijakan itu harus ditransformasi dengan momentum audiensi dengan DPRD kota Malang. Saya mengucapkan terima kasih kepada DPRD kota Malang, pada Ketua khususnya,” ungkapnya.
Caleg DPR RI Dapil V Malang Raya dari Partai PAN tersebut menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini yang pertama adalah pertemuan antara LHKP Jawa Timur juga LHKP Malang Raya yang berkumpul dalam rangka menyamakan visi tentang keberadaban dan juga penataan berkemajuan. Kemudian yang kedua juga membahas tentang kader-kader terbaik Muhammadiyah disemua partai.
“Tentu ini menjadi sebuah kekuatan dan kontribusi Muhammadiyah terhadap bangsa, dan LHKP merupakan sebuah lembaga yang didirikan Muhammadiyah untuk jembatan itu. Sehingga bentuk kontribusi dari Muhammadiyah untuk bangsa, ya pendidikan politik itu. Warga Muhammadiyah perlu mendapatkan informasi tentang peta politik secara nasional maupun secara lokal,” urainya.
Sebagai anggota dewan, dirinya mengapresiasi langkah-langkah politik Muhammadiyah dalam memperjuangkan aspirasi organisasi melalui jalur politik praktis. Menurutnya, Muhammadiyah sejak dulu memakai high politik, yang artinya mentransformasikan aspirasinya tanpa melalui politik akan tetapi ke eksekutif dan lembaga lainnya.
“Tapi hari ini Muhammadiyah perlu juga untuk mentransformasi aspirasinya ke seluruh komponen politik. Dan mencoba untuk memaksimalkan fungsinya dalam rangka menggapai atau mendorong warga Muhammadiyah yang memiliki keinginan untuk menjadi calon rakyat atau DPRD bisa mendapatkan porsi yang sebenarnya,” jelasnya.
Menghadapi pemilu 2024, Loohk Makhfud berpesan agar seluruh warga Muhammadiyah ikut berpartisipasi serta menyalurkan aspirasinya secara benar, dan jika ada perbedaan dalam pilihan, maka harus disikapi secara dewasa.
“Saya rasa Muhammadiyah harus di garda depan untuk menjaga stabilitas dinamika politik dan perbedaan itu adalah perbedaan cara memilih dan figur yang dipilih tetapi tidak harus kemudian meluluhlantakkan persatuan dan mengorbankan rasa kebangsaan kita yang satu bangsa satu negara satu bahasa dan sebagainya itu,” pungkasnya.(Aril)
