DPRD Kota Malang Gelar Paripurna Penyampaian Pendapat Fraksi Terhadap LKPJ Walikota Tahun 2023
Malang,mitratoday.com – DPRD kota Malang gelar rapat paripurna penyampaian pendapat fraksi terhadap LKPJ Walikota Tahun 2023 yang diselenggarakan di Ruang Sidang Paripurna DPRD kota Malang, Selasa (30/04/2024).
Rapat paripurna yang dipimpin ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika, SE dihadiri oleh Pj Wali kota Malang Ir. Wahyu Hidayat, SE, MM, Sekda kota Malang Erik Setyo Santoso, Kepala OPD, dan anggota dewan.
Dalam pandangan Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan oleh H. Ahmad Wanedi memberikan 10 poin rekomendasi kepada Pemerintah kota Malang, diantaranya terkait permasalahan retribusi parkir, kemacetan, banjir, dan sampah.
“Masalah persampahan juga harus dilakukan dengan integrative sebab timbulan sampah Kota Malang Tahun 2023 adalah 778,34 ton/hari atau sekitar 0,65 kg/orang/hari. Sedangkan sampah makanan memiliki andil paling besar dalam timbulan sampah yakni sebesar 54,39%. Sementara itu, sampah taman sebesar 13,60% dan sampah plastik sebesar 13,66%,” jelasnya.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga meyarankan percepatan pengajuan pengadaan oleh OPD melalui SPSE, serta verifikasi pelayanan PIP, KIP-K dan KIS.
“Perlu adanya percepatan pengajuan proses pengadaan oleh OPD di kota Malang melalui SPSE, agar pelaksanaan pekerjaan tidak melebihi tahun anggaran sebagai peningkatan kualitas sarana dan prasarana Bagian Pengadaan Barang/Jasa. Adapun untuk pelayanan PIP, KIP-K, KIS, perlu dilakukan verifikasi ketat, terutama penerima manfaat diharapkan dilakukan pendataan yang akurat, sehingga dapat dinikmati benar-benar masyarakata yang berhak menerimanya, sebab beberapa laporan terdapat invalid penerima,” tegasnya.
Sementara itu, dari Fraksi PKB menyampaikan 13 poin saran dan masukan yang diantaranya terkait permasalahan parkir, kemacetan, serta keberadaan Pasar Blimbing dan Pasar Gadang.
“Selanjutnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan pendapat berupa saran, masukan dan rekomendasi keberadaan pasar Blimbing dan Pasar Gadang yang terkatung katung selama lebih dari 10 tahun kami minta segera dibentuk tim khusus dari Pemerintah Kota Malang untuk penyelesaiannya. Dan kami minta Pemerintah berani menganggarkan untuk perawatan khususnya pasar Blimbing,” jelasnya.
Fraksi PKB juga meminta Pemerintah Kota Malang untuk diadakan pengadaan ulang lahan parkir di kawasan Kayutangan Heritage.
“Maka dari itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa setelah mencermati dan mempelajari materi hasil laporan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2023, serta memperhatikan hasil pembahasan baik yang dilakukan oleh komisi-komisi, serta pembahasan di forum Fraksi, maka Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Malang Dapat Menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Malang tahun anggaran 2023,” ujar Jubir Fraksi PKB.
Fraksi Gerindra dalam pandangannya yang dibacakan oleh Kol (Purn.) Drs. DJOKO HIRTONO, meminta agar program yang belum tercapai targetnya dilakukan evaluasi
“Setelah kami mempelajari dengan seksama LKPJ Tahun 2023, Fraksi Gerindra menarik kesimpulan bahwa pencapaian target indikator kinerja misi pertama telah tercapai 100 persen, dengan prestasi membanggakan. Tak lupa, Fraksi Gerindra memberikan apresiasi yang tinggi untuk pemerintah kota Malang atas kerja kerasnya dalam mewujudkan visi misi kota Malang,” ungkapnya.
Senada dengan ketiga fraksi lainnya, pandangan Fraksi Golkar yang dibacakan oleh Rahman Nurmala juga menerima LKPJ Wali kota Malang dengan beberapa saran dan rekomendasi. Ada beberapa poin penting yang disampaikan dalam pandangan Fraksi Golkar, diantaranya terkait pemisahan Pemadam Kebakaran (Damkar) dengan Satpol PP.
“Pemadam kebakaran (Damkar) adalah para profesional yang dilatih khusus untuk memadamkan api dan menangani situasi darurat terkait kebakaran. Mengingat begitu berat dan kompleksnya tugas Damkar, sambil menunggu penataan Perangkat Daerah yakni Pemisahan Satpol PP dengan Damkar yang masih memerlukan kajian mendalam. Pemerintah Kota Malang didorong untuk melakukan penguatan kelembagaan Damkar yang saat ini merupakan UPT tipe B menjadi UPT tipe A,” ungkapnya.
Pj Wali kota Malang Wahyu Hidayat, menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi atas kritik, saran dan masukan terhadap LKPJ Walikota Malang tahun 2023.
“Jadi saya terima kasih masukannya dari semua fraksi, dan ini kan lkpj tahun 2023 masukan dan juga apresiasi yang diberikan kepada kita semua baik. Ini nanti kita akan tidak lanjut dan tentunya ini juga bagian evaluasi dari pemerintah kota Malang terkait dengan pertanggungjawaban kepala daerah di tahun 2023. Karena saya mulai masuk kan di akhir September,” ujarnya.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengatakan bahwa usai paripurna pandangan fraksi akan dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lainnya hingga nanti menjadi pandangan akhir fraksi.
“LKPJ itu kami sudah sepakati, cukup atau kurang lebihnya, artinya lewat tahapannya mulai penyampaian Walikota terkait laporan LKPJ 30 Maret itu, kemudian kita langsung bahas lewat rakor 45 orang dewan dengan melibatkan tim ahli. Pendapat fraksi tadi bukan pendapat akhir fraksi menerima atau menyetujui, tapi pendapat fraksi yang harus kita simpulkan lagi lewat Banggar karena kita tidak membentuk Pansus khusus, tapi badan anggaran yang kita minta untuk membahas,” terang Made.
Ketua DPRD juga menjelaskan bahwa dalam menyikapi LKPJ Walikota Malang tahun 2023, DPRD kota Malang tidak akan membentuk Pansus, melainkan dewan akan membahas LKPJ tersebut melalui rapat Banggar yang beranggotakan 23 anggota dewan.
“Saya meyakini bahwa anggota Banggar kita itu adalah utusan dari semua fraksi yang terbaik ada di situ, sehingga kami memutuskan setelah ini kita akan rapat internal untuk menyusun rekomendasi final terkait DPRD yang akan kita bacakan nanti di Paripurna akhir tanggal 6 Mei. Banyak catatan-catatan sudahq kita lihat, yang jelas pendapat fraksi itu tidak terpisahkan dari rekomendasi daripada DPRD kota Malang,” pungkasnya.(ADV)
Pewarta : Aril
