Malang,mitratoday.com – DPRD Kabupaten Malang akan segera melakukan pembahasan PAK terkait anggaran Universal Health Coverage (UHC) Tahun Anggaran 2023, hal ini dijelaskan oleh Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi kepada awak media di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Rabu (16/8/2023).
Dikatakan Ketua DPRD Kabupaten Malang tersebut, Anggaran UHC dari APBD bukan 32 Milyar yang disetujui namun ada tambahan kebutuhan anggaran perkiraan sekitar 30 sampai 32 Milyar dengan total anggaran sekitar 72 Milyar pada akhir Desember ini.
“Kita akan melakukan pembahasan pada saat PAK, jadi saya ralat bukan 32 Milyar yang disetujui APBD Tahun 2023 ada 72 Milyar. Kebutuhan nanti perkiraan sampai dengan akhir Desember kita masih membutuhkan tambahan sekitar 30 sampai 32 Milyar, itupun nanti masih kita lihat sesuai dengan validasi data dan saat ini terus dilakukan. Diharapkan pada tanggal 20 Agustus ini, kemarin akan selesai pada saat rapat terakhir, verifikasi data akan selesai.” terang Darmadi.
Hal ini diharapkan akan diketahui angka pasti dari masyarakat miskin yang harus dibiayai melalui APBD melalui segmen PBI Daerah.
“Kalau untuk UHC ini sementara fokus dan menyiapkan anggaran untuk kebutuhan masyarakat miskin yang sudah terdata dan disanalah masyarakat miskin yang sebagian sudah dibiayai oleh JKN melalui PBI Nasional selebihnya akan tercover oleh Pemerintah Kabupaten Malang.” paparnya.
Pada prinsipnya Masyarakat Kabupaten Malang tidak perlu khawatir dengan penonaktifan sementara ini karena Pemerintah Kabupaten tetap melayani pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
“Tentunya bagi masyarakat yang mampu, silahkan tetap ikut melalui jalur mandiri, sehingga nanti dari Pemerintah Kabupaten Malang hanya membiayai masyarakat miskin yang saat ini yang sudah terdata di Pemerintah Kabupaten Malang yaitu Dinas Sosial tercatat sudah dengan SK Bupati sebagai masyarakat miskin di Kabupaten Malang.” jelas Politisi PDI-P tersebut.
Disisi lain, DPRD Kabupaten Malang juga memberikan dorongan layanan kesehatan yang ada di Kabupaten Malang khususnya RSUD Ngantang.
“Untuk layanan kesehatan Malang, tentunya kita punya 39 Puskesmas. kemudian tiga Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, Lawang dan Ngantang, memang di Ngantang baru beroperasi masih terus memenuhi beberapa tenaga medis yang ada di sana, karena PNS sendiri terbatas jadi tenaga medis informasi terakhir di izinkan untuk kebutuhan Rumah Sakit itu melalui tenaga kontrak, karena kemarin dengan tidak boleh merekrut tenaga kontrak ini juga menyulitkan kita, untuk kebutuhan tenaga medis maka di izinkan.” pungkasnya.
Pewarta : Aril
