DPRD Bengkulu Utara Minta Pemkab Pertahankan Budaya WTP Dari BPK RI
Bengkulu Utara,mitratoday.com – DPRD Bengkulu Utara memang selalu bersikap kritis terhadap penganggaran dan proses pembangunan di kabupaten tersebut.
Terutama tentang hal-hal yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
Ternyata, sikap kritis DPRD Bengkulu Utara itu memiliki tujuan tertentu yakni agar Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI perwakilan Bengkulu.
Saat ini DPRD Bengkulu Utara meminta kepada pihak Pemkab Bengkulu Utara agar terus mempertahankan Budaya WTP yang didapatkan Pemkab Bengkulu Utara beruntun pada 7 tahun terakhir ini.
DPRD memiliki fungsi yang melekat yang terkait dengan pelaksanaan pemerintahan, yaitu fungsi pengawasan.
Ketua DPRD Bengkulu Utara, Sonti Bakara,SH menegaskan, pihak DPRD Bengkulu Utara akan terus bersifat kritis dalam pelaksanaan anggaran. Terutama ada keluhan-keluhan masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan anggaran.
Hal ini dilakukan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bentuk pencegahan terjadinya penyimpangan.
Hal ini juga sangat penting dimaksimalkan, sehingga bisa menjadi sebagai salah satu aspek pencegahan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan anggaran.
“Maka fungsi DPRD dalam pengawasan juga akan terus dimaksimalkan,” ujar Sonti.
DPRD terus bersifat kritis dalam pelaksanaan anggaran. Terutama ada keluhan-keluhan masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan anggaran.
Hal ini dilakukan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bentuk pencegahan terjadinya penyimpangan.
“Terutama jika itu pelaksanaan pekerjaan fisik, maka jika memang ada informasi yang didapatkan DPRD, kita tidak segan-segan memanggil OPD terkait,” terangnya.
Ia mengakui, jika dalam pelaksanaan pekerjaan fisik OPD harus benar-benar melakukan pengawasan ketat. Termasuk pengawasan yang dilakukan DPRD Bengkulu Utara.
Ia menerangkan hal ini sebagai bentuk pencegahan yang harus dilakukan semua pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan anggaran.
“Pengawasan yang ketat, termasuk memperkuat APIP sangat penting. Jangan sampai terjadi hal yang memang tidak kita inginkan, sehingga mencoreng nama baik pemerintah,” terangnya.
Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran OPD, juga FKPD yang sudah mendukung upaya pemerintahan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih tersebut.
Ia berharap hal ini bisa dipertahankan hingga tahun-tahun berikutnya dan mempertahankan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah didapatkan tujuh kali berturut-turut tersebut.
Ia menerangkan jika DPRD akan terus berkomitmen dalam mendukung pemerintah menciptakan pemerintahan yang bersih dan patuh dalam aturan pengelolaan anggaran.
Sehingga, opini yang sudah tujuh kali berturut-turut diterima Pemda Bengkulu Utara tersebut bisa terus dipertahankan.
“Karena tentunya meraih opini WTP tersebut membutuhkan komitmen yang tepat dari kepala daerah dan seluruh jajaran, apalagi mempertahankannya,” terangnya.
Ia juga menegaskan jika komitmen dari kepala daerah saja tidak cukup untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian tersebut. Apalagi sampai tujuh kali berturut-turut.
Ia juga mengatakan hal ini membutuhkan komitmen seluruh jajaran kepala OPD dan pengelola anggaran di masing-masing organisasi perangkat daerah.
“Jadi, semua jajaran harus memiliki kesamaan komitmen dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan itu tidak mudah.”
Bahkan ia juga menegaskan komitmen saja tidak cukup. Melainkan, harus menunjukan kinerja yang baik.
Terutama organisasi perangkat daerah yang memiliki banyak program fisik dan memiliki risiko besar.
Hal tersebut saat ini sudah menjadi budaya di Bengkulu Utara dan harus terus dipertahankan.
Keberhasilan Pemda Bengkulu Utara dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ketujuh kalinya berturut-turut tentunya tak lepas dari peran DPRD Bengkulu Utara.
Ketua DPRD Bengkulu Utara, Sonti Bakara, SH menjadi salah satu pejabat yang ikut mendampingi dan menerima opini tersebut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sonti menerangkan, jika opini WTP tersebut merupakan hal yang sangat membanggakan.
Apalagi opini tersebut diterima Pemda Bengkulu Utara selama tujuh kali berturut-turut.
Menerangkan hal ini justru menjadi tugas berat pada pemerintah, termasuk DPRD ke depannya.
Apalagi tahun ini merupakan tahun terakhir bagi Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara periode ini memimpin.
Tak hanya itu, Anggota DPRD Bengkulu Utara periode ini juga akan mengakhiri masa baktinya September mendatang.
Karena opini WTP ini salah satu indikator kepatuhan pemerintah dalam melaksanakan program, terutama terkait belanja keuangan,” terangnya. (Adv)
