DPRD Bengkulu Utara Akan Panggil Seluruh OPD, Cek Capaian Pembangunan Pemkab
![](/wp-content/uploads/2024/05/9702dafcce11ea32efc563cb4a462ab8.jpg)
Bengkulu Utara,mitratoday.com – Pihak DPRD Bengkulu Utara akan memanggil seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
Pemanggilan yang dilakukan DPRD Bengkulu Utara untuk mengecek capaian pembangunan dan laporan pertanggungjawaban Pemkab Bengkulu Utara.
Untuk itu pihak DPRD telah membentuk Pansus yang nantinya memiliki hak untuk mendalami terkait pelaksanaan program yang sudah disetujui DPRD sepanjang 2023 lalu.
Untuk itu, DPRD Bengkulu Utara membentuk panitia khusus untuk membedah terkait laporan keterangan pertanggungjawaban APBD 2023 yang sudah diserahkan Pemda Bengkulu Utara ke DPRD dalam paripurna pekan lalu.
Pansus tersebut terdiri dari anggota-anggota fraksi lintas komisi yang akan membahas dan melakukan hearing terkait pembahasan Raperda tersebut.
Ketua DPRD Bengkulu Utara Sonti Bakara, SH menerangkan jika Pembentukan Pansus tersebut sudah sesuai dengan mekanisme pembahasan LKPj.
Pansus yang dibentuk juga akan melakukan hearing dengan berbagai OPD terkait soal pelaksanaan program 2023 tersebut.
“Termasuk melihat apakah masih ada kendala dalam pelaksanaan program, termasuk apakah program yang dilakukan sudah mencapai target yang semula menjadi target Pemda dan DPRD,” terangnya.
Yang menjadi sorotan tentunya adalah terkait dengan OPD-OPD yang mungkin serapannya masih dibawah 90 persen.
Jika masih ditemukan, maka DPRD akan membahas hal ini secara serius karena terkait dengan target pembangunan daerah.
“Termasuk apakah target pembangunan tersebut sudah mencapai atau mendekati program yang menjadi visi dan misi kepala serta wakil kepala daerah,” terangnya.
Ia menegaskan jika Pemda Bengkulu Utara masih bermasalah dengan anggaran.
Dimana anggaran yang terbatas, sedangkan program yang menjadi target pembangunan masih banyak.
Sehingga semua program yang masuk dalam APBD sudah dilakukan pembahasan dengan DPRD dan masuk dalam program prioritas.
“Sehingga kita tidak ingin program yang sudah masuk dalam skala prioritas tersebut justru tidak terlaksana,” terangnya.
Nantinya DPRD akan melakukan rapat internal lebih dulu dengan pansus untuk mendengarkan apa yang menjadi temuan panitia khusus terkait Raperda LKPj tersebut.
Selanjutnya laporan Pansus tersebut akan disampaikan dalam paripurna akhir.
“Sehingga tahapannya saat ini diserahkan pada Pansus dan pansus sudah mulai bekerja melakukan rapat kerja dengan OPD-OPD terkait,” terangnya.
DPRD memang tidak dalam rangka menerima atau menolak LKPj tersebut.
Sehingga semua program yang masuk dalam APBD sudah dilakukan pembahasan dengan DPRD dan masuk dalam program prioritas.
“Sehingga kita tidak ingin program yang sudah masuk dalam skala prioritas tersebut justru tidak terlaksana,” terangnya.
Namun DPRD dalam paripurna akhir nantinya akan menyampaikan catatan-catatan yang berisi hasil pembahasan antara Pansus dengan masing-masing OPD.
Catatan tersebut tentunya terkait perbaikan yang harus dilakukan dan ditekankan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran tahun ini.
“Catatan yang disampaikan tersebut wajib menjadi perhatian Pemda Bengkulu Utara. Hasil dari catatan tersebut akan terus dipantau dan dipertanyaan DPRD alam rapat kerja rutin yang memang terus dilakukan,” terangnya.
Sementara itu Wakil Bupati Bengkulu Utara Utara, Arie Septia Adinata, SE, M.Ap menerangkan, ia optimis jika DPRD akan menuntaskan pembahasan LKPj tersebut tepat waktu.
Apalagi dalam sepanjang 2023 lalu, Pemda Bengkulu Utara berhasil menuai beberapa target capaian pembangunan.
“Diantaranya target pendapatan yang kita dapatkan di tahun 2023 melampaui target asumsi awal, termasuk serapan anggaran yang juga cukup tinggi di masing-masing OPD,” terangnya.
Meski begitu, ia menilai saran dan catatan DPRD masih sangat penting terkait evaluasi kinerja setiap OPD.
Apalagi DPRD memiliki fungsi pengawasan yang melekat dan DPRD juga rutin melakukan reses, sehingga mendengarkan langsung aspirasi dari masyarakat.
“Sehingga catatan-catatan DPRD akan menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah dan harus menjadi prioritas di masing-masing OPD,” terangnya. (Adv)