Blitar,mitratoday.com – Di tengah langka dan sulitnya pupuk bersubsidi, membuat para petani di Kabupaten Blitar menjerit. Apa lagi baru-baru ini terjadi penyalahgunaan Pupuk bersubsidi.
Hal itu tentu mendapat tanggapan serius Badan Penyuluhan Pertanian dan Pemerintah Kecamatan Talun bersama Distributor Pupuk Bersubsidi, hingga menggelar Diskusi dengan para petani pada Selasa (22/02/2022).
Camat Talun, Endro Riyadi kepada Mitratoday.com mengatakan diskusi tersebut dilaksanakan guna mengantisipasi jangan sampai ada kejadian penyelewengan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, seperti yang terjadi akhir-akhir ini di luar wilayah Talun.
“Dalam kesempatan itu kita komunikasi serta berkumpul guna menyampaikan batasan-batasan penggunaan pupuk dan sebagainya. Sehingga semua dapat memahaminya,” kata Endro.
Selain itu camat sampaikan bahwa dalam diskusi dilaksanakan juga koordinasi serta menggali dan memecahkan masalah yang ada.
“Karena dalam kegiatan dihadiri Kapolsek, Perwakilan Danramil Distributor, kios resmi, dan Poktan sebagai pengguna. Harapan kami di Talun akan berjalan lancar, seperti pendistribusiannya sesuai dengan jatah subsidi. Walaupun para petani merasa kurang dengan jatah saat ini, tetapi semua bisa merasakan,” ungkap Camat.
Selanjutnya Kapolsek Talun, Imam Subekhi mengatakan bahwa rapat itu juga dilaksanakan guna menyikapi kejadian beberapa Minggu lalu terkait dugaan penyalahgunaan pupuk bersubsidi.
“Sehingga kami bersama Muspika mengundang seluruh Poktan untuk bisa berkoordinasi agar tidak terjadi di wilayah Kecamatan Talun.” Ujar Kapolsek.
Terkait keluhan para petani yang paling urgen, kata kapolsek salah satunya adalah keterlambatan dari pendistribusian pupuk. Namun saat musyawarah di beritahukan bahwa keterlambatan karena distribusi pupuk harus ada SK Bupati, karena kalau tidak ada belum bisa disalurkan.
“Mudah-mudahan ke depannya tidak ada keterlambatan pendistribusian lagi, karena musim tanam saat ini bersamaan dengan musim hujan. Sehingga kebutuhan pupuk meningkat,” pungkas Kapolsek.
Sedangkan menurut Pujianti Mantri Tani sekaligus Koordinator BPP ini menyampaikan bahwa pihaknya laksanakan koordinasi dan difokuskan dengan Muspika Kecamatan Talun serta sosialisasikan pupuk bersubsidi tahun 2022 terkait regulasinya. Kemudian antisipasi agar penyalahgunaan pupuk agar tidak terjadi di Kecamatan Talun.
“Untuk Alokasi jumlah pupuk subsidi yang didapat di Kecamatan Talun menurut Pujianti harus sesuai SK Alokasi, yaitu Total Penerima 5.681 dengan jumlah Luas Tanah 7.281,88 hektar. Jumlah Pupuk Subsidi yang di terima untuk Pupuk Urea 1.822.485 Kg, Pupuk NPK 2.197.449 Kg, Pupuk ZA 216.329 Kg, Pupuk SP36 4.600 Kg, dan Pupuk Organik 481.535 kg,” jelas Pujianti.
Pujianti sampaikan, banyak para petani mengeluh terkait aturan yang sangat rumit untuk mendapatkan pupuk subsidi, seperti setiap penebusan harus ada KTP dan lainnya.
“Bahkan di jelaskan anggota tidak hanya dalam satu domisili, bisa di luar kecamatan yang jadi anggota di situ, itu kesulitan dalam mengurus administrasi dalam penebusan, seandainya seperti yang dulu itu akan lebih mudah.” Terangnya.
Aturan tersebut yang mengatur bukan pihaknya, kata Pujianti. Tetapi Kementerian Pertanian.
“Harapan kita pertama di tambah subsidi, tidak di kurangi terus-menerus. Dari 2021 ini terus pengurangan hampir 30 persen yang Pupuk Urea, untuk NPK kemarin 38 sekarang hanya 34. Kalau bisa jangan di kurangi lagi tetapi ditambah, karena ini untuk petani dan termasuk bahan pokok, juga terkait aturannya jangan rumit agak di permudah yang lebih simpel,” pungkas Pujianti.
Sedang kan perwakilan dari Distributor ketika di tanya, kegiatan merupakan salah satu langkah untuk menyamakan persepsi, sosialisasi penyaluran pupuk subsidi tahun anggaran 2022 dan sebagai langkah meminimalisir berita-berita sebelumnya.
Namun ketika di tanya jumlah alokasi pupuk yang didapat untuk disalurkan malah menjawab suruh tanya Dinas atau BPP. Bahkan ketika Mitratoday.com menanyakan setiap petani dapat berapa? Dan jumlah petani yang terima berapa di Kecamatan Talun, juga tidak tahu.
Pewarta : Novi
