Demi Loloskan Keponakan Jadi PPPK, Oknum Camat Pondok Kelapa Diduga Palsukan SK Honorer
Bengkulu,mitratoday.com – Proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Bengkulu Tengah menuai sorotan. Dugaan kecurangan mencuat setelah adanya laporan terkait manipulasi dokumen oleh seorang oknum camat di Kecamatan Pondok Kelapa. Hal ini dilakukan demi meloloskan adik kandung dan keponakannya sebagai peserta seleksi PPPK.
Proses seleksi PPPK seharusnya berjalan sesuai aturan yang berlaku, dengan mengutamakan keadilan bagi para honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya permasalahan serius. Dua orang tenaga honorer yang telah lama bekerja di Kecamatan Pondok Kelapa justru tidak lulus seleksi administrasi. Sebaliknya, adik kandung dan keponakan dari seorang oknum camat yang diduga tidak pernah memiliki pengalaman sebagai tenaga honorer justru dinyatakan lolos administrasi.
Ketua Bidang Investigasi Serikat Rakyat Bengkulu, Arul menyampaikan keprihatinannya atas dugaan praktik kecurangan ini. “Seharusnya mereka yang sudah lama mengabdi menjadi prioritas dalam seleksi PPPK. Namun, yang terjadi justru aneh. Adik kandung dan keponakan camat yang tidak pernah menjadi honorer malah lolos. Ini tidak masuk akal,” tegas Arul.
Arul menduga adanya pemalsuan Surat Keputusan (SK) honorer yang melibatkan oknum camat Pondok Kelapa serta oknum pejabat di BKPSDM Kabupaten Bengkulu Tengah.
“Kami menduga ini adalah permainan untuk meloloskan pihak tertentu. Guna menemukan titik terang nantinya, kami segera berkoordinasi perihal kasus ini ke Aparat Penegak Hukum (APH),” lanjutnya.
Kasus ini memicu keresahan di kalangan tenaga honorer yang merasa diperlakukan tidak adil. Banyak dari mereka yang telah memenuhi kriteria administrasi sesuai aturan namun tetap tidak lolos seleksi.
Kasus dugaan kecurangan ini menjadi perhatian serius, mengingat hal semacam ini dapat merusak integritas sistem seleksi PPPK yang seharusnya berjalan transparan dan profesional. Langkah investigasi mendalam serta keterlibatan pihak berwenang sangat diperlukan untuk memastikan keadilan bagi semua peserta seleksi.
Jika terbukti ada pemalsuan dokumen, maka pihak-pihak yang terlibat harus diberikan sanksi tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Keadilan dan profesionalisme dalam seleksi PPPK sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses rekrutmen aparatur sipil negara.(Tim).
