Blitar,mitratoday.com – Banyaknya permasalahan yang terjadi di Kabupaten Blitar seperti lambatnya pembangunan infrastruktur jalan-jalan yang rusak hingga memicu aksi demo dari warga masyarakat.
Selain itu juga pelayanan kesehatan yang tidak memadai, serta dugaan banyaknya ‘pungli’ di dunia pendidikan yang dikemas sumbangan mulai dari tingkatan SMP dan SMA.
Banyaknya persoalan di masyarakat Kabupaten Blitar, membuat para tokoh berkomentar pedas. Ketua Umum Ormas Radja, Tugas Naggolo Dili Prasetiono dan Koordinator Masyarakat Peduli Kabupaten Blitar, Sutarto.
Keprihatinan para tokoh masyarakat ini, dipicu infrastruktur jalan khususnya di wilayah Blitar Selatan yang rusak parah. Selain itu juga pelayanan kesehatan yang tidak memadai, serta dugaan banyaknya ‘pungli’ di dunia pendidikan yang dikemas sumbangan mulai dari tingkatan SMP dan SMA.
“Kami diskusi dengan Ketum Radja, karena prihatin kondisi pemerintahan sekarang. Banyaknya aksi, demo dimana-mana tentang kebijakan Bupati Blitar yang tidak berpihak kepada masyarakat,” ungkap Sutarto saat diskusi di Rumah Makan Bu Mamik, Kota Blitar, Jumat (22/9/2023).
Bahkan Sutarto menyikapi pelayanan kesehatan, seperti pembangunan Puskesmas yang tidak merata. “Warga Blitar Selatan khususnya yang di ujung-ujung sana, jika ingin berobat harus menempuh perjalanan yang jauh. Sudah jalannya rusak, keburu meninggal di jalan. Sepertinya Bupati Blitar sudah tidak ada kepedulian kepada masyarakat, khususnya warga Blitar Selatan,” imbuhnya.
Hal senada diungkapkan Bagas, sapaan akrab Ketum Ormas Radja. Dirinya menilai semua ini terjadi karena ada komunikasi yang tidak jalan antara eksekutif dan legislatif.
“Coba lihat, sudah berapa kali ada demo, itu menandakan ada komunikasi yang mentok antara legislatif dan eksekutif. Harusnya ada prioritas mana yang urgent dan mana yang tidak. Kalau jeritan dan tangisan masyarakat sudah tidak diperhatikan, wajib hukumnya Bupati diganti saja lah,” kata Bagas.
“Belum lagi permasalahan pembangunan rumah sakit, puskesmas, infrastruktur jalan, hingga dugaan jual-beli proyek ugal-ugalan. Bisa dibilang kepemimpinan Bupati Blitar sekarang, gagal,” sambungnya.
Bagas juga menyebut, masyarakat berhak mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang layak. Ia menilai selama ini rakyat Blitar, khususnya di wilayah selatan tak mendapatkan itu.
“Saya harap aspek-aspek tersebut dipenuhi, karena itu amanah undang-undang. Bupati selaku pemimpin pemerintahan daerah, wajib melaksanakan apa yang disebut diundang-undang. Kalau memang tidak sanggup, berarti gagal, wajib diganti,” pungkasnya.
Pewarta : Novi
