Lebong,mitratoday.com – Suasana birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lebong kembali memanas menjelang Pilkada yang hanya berjarak 24 hari lagi. Plt Bupati Lebong, Fahrurozi, kini menjadi sorotan publik setelah mengambil keputusan kontroversial dengan melantik puluhan pejabat sementara Kepala Desa dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kebijakan ini menuai kritik tajam dari berbagai kalangan di masyarakat.
Langkah Fahrurozi dinilai melanggar sejumlah ketentuan, khususnya Pasal 116 dalam Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah. Seorang pemerhati pemerintahan setempat, Zeka, menyoroti bahwa proses pelantikan yang dilakukan Fahrurozi tidak sesuai prosedur. Ia menyebut pelantikan tersebut tidak didokumentasikan dengan benar dan belum melalui proses registrasi di bagian hukum daerah.
“Keputusan tersebut tidak melalui bagian hukum dan tidak teregister di bagian hukum. Juga tidak ada proses koreksi atau telaah hukum sebelum keputusan itu dikeluarkan,” ungkap Zeka sebagaimana dilansir dari Rejangtoday.com.
Selain Zeka, Yudi, seorang tokoh pemuda Lebong, juga menyampaikan keprihatinannya. Ia menilai bahwa sebagai Plt Bupati, Fahrurozi seharusnya memberikan contoh dengan disiplin dalam mengikuti aturan dan menata birokrasi yang ada. Tindakan Fahrurozi, menurut Yudi, justru berpotensi merusak sistem administrasi yang selama ini telah berjalan baik.
“Seorang Plt Bupati harusnya taat pada aturan yang berlaku, dan berusaha memperbaiki birokrasi yang ada, bukan malah melakukan tindakan yang menguntungkan pihak tertentu atau oknum,” ujar Yudi dengan tegas.
Yudi juga menyoroti bahwa sejak Fahrurozi menjabat sebagai Plt Bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda) baru, banyak pihak merasa bahwa birokrasi di Lebong mulai mengalami ketidakstabilan.
“Selama ini, birokrasi di Lebong cukup stabil. Namun, sejak ada perubahan ini, banyak yang merasa ada ketidakberesan dalam sistem administrasi,” tambahnya.
Keprihatinan ini juga datang dari masyarakat dan tokoh-tokoh lain yang berharap agar kondisi birokrasi di Lebong kembali tertata dengan baik menjelang Pilkada. Mereka mendukung berbagai pihak untuk terus menyuarakan perubahan demi terciptanya pemerintahan yang transparan dan tertib.
Dengan semakin dekatnya Pilkada, masyarakat berharap para pemimpin daerah lebih mengutamakan kepentingan publik dan menjaga stabilitas birokrasi, agar tercipta suasana pemerintahan yang kondusif serta jauh dari kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.(Red).
