Mirisss…! inilah kata yang ada dibenak masyarakat hari ini. Hal itu melihat situasi dan kondisi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang semakin hari semakin menjadi-jadi.
Baik itu tingkat Nasional, hingga ke tingkat daerah dan bahkan sampai ke tingkat desa. Parahnya lagi, tak jarang banyak yang berlomba-lomba dalam membela para Koruptor ketika sudah berurusan dengan Hukum.
Dengan dalih para Koruptor berhak mendapat perlindungan sebagai warga Negara, maka dengan langkah itu tak jarang para pelaku Koruptor bebas dari jerat Hukum yang semestinya membuatnya jera.
Seperti hal nya saat ini viral Korupsi Timah mencapai triliunan Rupiah. Para pegiat Hukum kian berlomba-lomba untuk membelanya. Sehingga membuat geram para pegiat pemberantas Tipikor. Tak jarang pula, Korupsi terjadi melibatkan oknum-oknum Aparat yang seharusnya menjadi pemberantas, tapi justru menjadi pelaku Korupsi.
Tak main-main, Korupsi dilakukan secara terbuka tanpa ada rasa takut para pelakunya terhadap mata Hukum dan tidak memiliki rasa malu sedikitpun terhadap masyarakat bahkan keluarga sendiri.
Kekayaan di pamerkan, tapi nyatanya hasil Korupsi. Memiliki aset dimana-mana, tak tahunya hasil Korupsi. Membahagiakan keluarga dengan dalih hasil keringat kerja halal, tak tahunya hasil Korupsi. Ini yang terjadi hari ini, dan upaya Aparat Penegak Hukum memberantasnya dilakukan dengan berbagai cara.
Tapi, semakin di berantas, semakin banyak celah pelaku Korupsi dalam merenggut harta Negara yang seharusnya bisa mensejahterakan rakyat.
Tentu ini menjadi perhatian kita bersama, jargon menuju Indonesia Emas 2045 justru menjadi pesimis dimata Rakyat. Karena melihat kondisi Negara yang semakin parah, terutama persoalan pelaku Tindak Pidana Korupsi.
Masyarakat di iming-iming para oknum pembisnis yang mengeruk hasil Bumi. Seperti Timah, Batu Bara, Galian C, Tambang Emas, dan lainnya. Begitupun dilakukan para oknum politisi, berpidato dengan pintarnya, mengatakan akan mensejahterkan masyarakat, namun nyatanya itu hanya buaian belaka demi keuntungan pribadinya.
Begitulah yang terjadi hari ini, masyarakat dituntut membayar pajak, tapi nyatanya pajak di Korupsi. Masyarakat dituntut tertib membayar BPJS, tapi nyatanya pelayanan kesehatan tidak seramah yang di inginkan, para pengguna BPJS terkadang baru 3 hari dirumah sakit di paksakan untuk pulang alias rawat jalan.
Masyarakat dijanjikan Pendidikan gratis bagi anak-anaknya, tapi nyatanya sampai hari ini tak 100 % Pendidikan gratis itu ada bagi anak-anak menempuh Pendidikan yang ingin menggapai cita-citanya. Berbagai pungutan yang kian menjadi-jadi dengan berbagai macam dalih, begitupun iuran lainnya.
Insfrastruktur dijanjikan akan dibangun merata, tapi nyatanya jalan rusak parah dimana-mana, begitupun insfrastruktur lainnya yang seharusnya dapat dinikmati masyarakat. Lebih parahnya lagi, era digitalisasi ini masyarakat seharusnya menikmati akses sinyal dan jaringan internet yang bagus, tapi nyatanya masih banyak daerah-daerah atau desa-desa yang belum bisa menikmati sinyal dan jaringan internet seutuhnya (Blankspot).
Demi menggapai itu semua, tak jarang para oknum pembisnis menjadikan anak ataupun istrinya sebagai pejabat Negara agar semua bisa berjalan lancar sesuai keinginannya. Begitupun para oknum Kepala Daerah, tak jarang juga menjadikan istri ataupun anaknya sebagai Pejabat Negara demi kepentingan-kepentingan memperkaya diri.
Itulah potret Negeri hari ini, demi Jabatan semua bisa dilakukan, dan ujung-ujungnya menjadi pelaku Korupsi. Jika ingin melihat keserakahan dalam jabatan, hari ini sudah bisa kita lihat dengan nyata.
Namun, walau begitu, masih banyak yang peduli akan kondisi itu, tapi jika semakin keras para pengritisi (Aktivis) menyuarakan suaranya dalam membawa keluhan masyarakat, mereka justru dibayang-bayangi ancaman agar tidak terlalu kritis dalam menyuarakan kebobrokan yang terjadi di Negeri ini.(Am).
