Bengkulu,mitratoday.com – Pengelolaan kawasan wisata Pantai Panjang Bengkulu kembali menjadi sorotan. Keberadaan bangunan-bangunan lama yang terbengkalai dan belum memberikan manfaat optimal menimbulkan kekhawatiran publik, terlebih dengan adanya pembangunan baru yang terus berjalan.
Seperti diketahui, beberapa tahun terakhir, pemerintah melalui Kementerian PUPR RI telah menghibahkan hibah berupa sarana dan prasarana umum dari direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp 33 miliar lebih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu untuk mendukung pengembangan wisata di kawasan ini. Namun, fakta di lapangan menunjukkan banyak bangunan di kawasan pesisir Pantai Panjang yang dibiarkan mangkrak tanpa pemanfaatan jelas.
Kondisi ini diperparah dengan adanya pembangunan baru berupa deretan auning sepanjang 570 meter yang menelan anggaran pemerintah sebesar Rp 600 juta. Pembangunan ini juga direncanakan untuk mendukung aktivitas 76 UMKM yang telah terdata di pemerintahan.
Kritik Terhadap Kebijakan Pembangunan
Kritik pun muncul dari berbagai kalangan. Serikat Rakyat Bengkulu menilai pemerintah terkesan tergesa-gesa dalam melakukan pembangunan di kawasan Pesisir Pantai Panjang tanpa terlebih dahulu memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada.
“Seharusnya pemerintah memaksimalkan bangunan lama sebelum memulai proyek baru. Kalau tidak, bangunan yang baru juga berisiko terbengkalai,” ujar Darul Tim Investigasi Serikat Rakyat Bengkulu.
Selain itu, terbengkalainya bangunan lama dinilai sebagai bentuk pemborosan anggaran yang tidak sedikit. Proyek senilai puluhan miliar tersebut kini menjadi beban tanggung jawab yang diduga belum terselesaikan.
Pertanyaan Besar Soal Manajemen
Masyarakat pun mempertanyakan siapa yang harus bertanggung jawab atas kondisi ini. Pengabaian terhadap bangunan lama dinilai mencerminkan kurangnya perencanaan matang dan pengawasan yang memadai dari pihak pemerintah.
“Jika bangunan dibiarkan begitu saja tanpa pemanfaatan, kita harus bertanya: siapa yang bertanggung jawab atas pemborosan ini? Apakah hanya akan menjadi tumpukan masalah di kemudian hari?” Tegas Darul.
Dalam mengelola kawasan wisata Pantai Panjang Bengkulu, pemerintah diharapkan lebih fokus pada pemanfaatan infrastruktur yang ada sebelum menggelontorkan anggaran baru untuk pembangunan. Selain itu, penting untuk memastikan keberlanjutan dan manfaat langsung dari setiap proyek yang dilakukan agar tidak menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat.
Kawasan wisata Pantai Panjang memiliki potensi besar sebagai salah satu destinasi unggulan di Bengkulu. Namun, tanpa pengelolaan yang tepat dan efisien, potensi tersebut hanya akan menjadi angan-angan belaka. Pemerintah perlu segera bertindak untuk memperbaiki kondisi ini demi kemajuan wisata daerah dan kesejahteraan masyarakat.(Red).
