Malang,mitratoday.com – Diskusi publik mengulas kehadiran Sirekap KPU dalam menayangkan hasil perhitungan pemilu sangat menarik didiskusikan.
Seperti halnya diskusi yang digagas oleh Forum Jurnalis Malang Raya yang kali ini mengundang ARG (Aliansi Relawan Ganjar) Malang Raya di Cafe The Plane Jl. Soekarno-Hatta, Rabu (21/2/2024).
Diskusi kali ini menghadirkan narasumber diantaranya, Sholeh Kawimintorogo (koordinator ARG Malang Raya), Roni Agustinus (Koordinator Forum Jurnalis Malang Raya), serta Heru anggota KPPS.
Sebagai salah satu aliansi relawan dari paslon Ganjar-Mahfud, Sholeh Kawimintorogo mengatakan bahwa sistem informasi Sirekap KPU tidak bisa menampilkan data yang valid, karena memiliki banyak sekali kekurangan dan kelemahan, mulai dari menampilkan hasil dari upload C pleno di tingkat KPPS hingga tingkat Kecamatan.
“Pertama saya mengapresiasi acara semacam ini, karena bisa juga sebagai wadah untuk berdiskusi dan memberikan suatu edukasi bagi masyarakat. Kalau saya ditanya mengenai Sirekap maka dengan tegas saya mempunyai pendapat bahwa penayangan hasil dari Sirekap ini harus dihentikan, karena banyak sekali kesalahan-kesalahan, baik itu secara human error yang di sengaja ataupun kesalahan membaca dari sistem Sirekap sendiri. Bukan berarti saya berprasangka buruk terkait Sirekap ini, namun kenyataannya banyak sekali temuan terkait penggelembungan suara yang tidak sesuai dengan C1 Plano setelah di upload, ini akan sangat merugikan para peserta pemilu,” katanya.
Kemudian Abah Soleh berstatement terkait “Sirekap” yang ia anggap banyak sekali kesalahan yang mengakibatkan penggelembungan suara dari peserta pemilu yang tidak sesuai dengan formulir C1 plano, sehingga angka yang muncul akan menimbulkan keresahan di masyarakat.
“Bahwa yang final adalah hasil dari rapat pleno oleh KPU. Saya minta menghentikan Sirekap, kembaikan saja perhitungan secara manual saja, karena Sirekap membuat masyarakat resah. Dalam hal ini saya menyampaikan kepada masyarakat bahwa apa yang ditampilkan dalam real count KPU saat ini bukan hasil akhir dan belum final. Yang sah adalah nanti hasil dari rapat pleno KPU pusat pada tanggal 20 Maret. Jika hal ini terus dibiarkan, saya khawatir marwah dari KPU sebagai penyelenggara pemilu akan jelek di mata masyarakat jika Sirekap terus ditampilkan,” tegasnya.
Heru salah satu anggota KPPS di kota Malang memberikan penjelasan terkait proses pemungutan suara yang dilakukan di tiap TPS (tempat pemunfutan suara) hingga proses memasukkan data melalui Sirekap.
“Secara global tidak ada permasalahan yang konkrit di saat pemungutan suara, di lapangan kita sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas saat pemungutan suara, kalau mengenai Sirekap itu bukan ranah kami, mungkin jika terjadi kesalahan maka ditingkat Kecamatan akan ada pembetulan. Namun ketika proses upload ke Sirekap ada perubahan angka saya tidak tahu, karena bukan ranah saya lagi. Menurut saya mungkin sistemnya yang kurang maksimal,” ungkapnya.
Selanjutnya Roni Agustinus koordinator Forum Komunikasi Jurnalis Malang Raya yang juga menjadi salah satu narasumber, menjelaskan mengenai tugasnya sebagai jurnalis dalam dalam pemilu 2024 adalah untuk mengawal proses demokrasi.
“Jurnalis sebagai garda terdepan dan mempunyai tanggung jawab kontrol terhadap pelaksanaan pemilu 2024 sehingga jurnalis akan mengawal pelaksanaan pemilu 2024 ini hingga tuntas, agar bisa transparan jujur dan adil sehingga situasi akan menjadi aman dan kondusif,” ungkapnya.
Roni mengatakan bahwa sistem informasi “Sirekap” milik KPU tersebut walaupun sudah dilakukan perbaikan di tingkat Kecamatan oleh PPK, masih terus menampilkan banyak kekurangannya dan masih belum valid dalam menyajikan informasi sehingga membingungkan masyarakat.
“Menurut saya sah-sah saja memakai aplikasi digital untuk alat bantu, cuman pantauan mengenai Sirekap sendiri yang saya anggap kurang transparan. Maka dari itu kemungkinan ada kesalahan dalam upload entah disengaja atau tidak, persoalan ini akan mengakibatkan rancunya informasi yang disampaikan kepada masyarakat, sehingga kemungkinan besar akan terjadi persepsi yang salah juga di masyarakat bawah,” tegasnya.
Dari diskusi ini bisa ditarik kesimpulan bahwa seluruh narasumber dalam closing statementnya mengharapkan ada perbaikan serta proses tindakan cepat terkait Sirekap sehingga bisa menghasilkan Pemilu yang transparan, jujur, dan adil. Hingga Pemilu Tahun 2024 mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan pilihan rakyat.
Pewarta : Aril
