Bengkulu,mitratoday.com – Kepemimpinan yang baik dalam suatu daerah tidak hanya diukur dari popularitas atau janji-janji manis yang disampaikan di hadapan publik, tetapi juga dari kemampuan untuk mengelola anggaran dengan bijaksana dan efisien.
Seorang kepala daerah harus mampu memastikan bahwa setiap rupiah yang ada dalam anggaran digunakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan demi kesejahteraan masyarakat.
Dalam banyak kasus, anggaran yang tersedia tidak selalu mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Dalam situasi seperti ini, seorang kepala daerah harus berani mengambil langkah strategis, seperti berhutang, untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, dapat terpenuhi. Namun, langkah ini harus diambil dengan penuh perhitungan dan tanggung jawab, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Salah satu indikator keberhasilan dalam mengelola anggaran adalah seberapa besar anggaran tersebut dapat terserap untuk pembangunan. Jika terjadi silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) yang signifikan, misalnya miliaran rupiah, maka ini menandakan bahwa kepala daerah tersebut gagal dalam manajemen anggaran.
Hal ini tidak hanya menunjukkan ketidakmampuan dalam merencanakan dan mengeksekusi program-program pembangunan, tetapi juga bisa menciptakan persepsi negatif di mata masyarakat.
Kepala daerah seharusnya tidak terjebak dalam upaya untuk terlihat bersih dari praktik korupsi dengan cara menyisakan anggaran. Justru, yang seharusnya dilakukan adalah memaksimalkan penggunaan anggaran untuk pembangunan yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Ketidakmampuan dalam menyerap anggaran dengan baik hanya akan mengakibatkan stagnasi dalam pembangunan, dan pada gilirannya, akan merugikan masyarakat yang diwakili.
Seorang kepala daerah harus memiliki mental baja dan keberanian untuk berspekulasi dalam mengambil keputusan. Ini bukan berarti mengambil risiko sembarangan, tetapi lebih kepada berani membuat keputusan yang dapat membawa dampak positif bagi masyarakat, meskipun terkadang harus mengambil langkah yang tidak populer.
Janji-janji politik yang disampaikan selama kampanye harus dapat diwujudkan dalam bentuk pembangunan yang nyata, sehingga masyarakat merasakan hasil kerja dan dedikasi dari pemerintah daerah.
Pada akhirnya, masyarakat tidak terlalu peduli dengan bagaimana pemerintah mengelola utang atau tidak; yang mereka inginkan adalah hasil nyata dari pembangunan dan kesejahteraan yang dapat mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Tanggung jawab seorang kepala daerah adalah memastikan bahwa anggaran yang ada, baik yang bersumber dari pendapatan daerah maupun pinjaman, digunakan secara maksimal untuk kepentingan publik.
Dalam kesimpulannya, pengelolaan anggaran yang baik adalah salah satu pilar utama dalam kepemimpinan daerah. Seorang kepala daerah yang mampu mengelola anggaran dengan bijak dan bertanggung jawab akan membuktikan diri sebagai pemimpin yang benar-benar peduli terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dengan semangat tersebut, diharapkan setiap kepala daerah dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan daerah yang dipimpinnya.
Amirul M
