Blitar,mitratoday.com – Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Blitar mewakili para Petani di Blitar hari ini Kamis (20/07/2023) berangkat menuju Jakarta untuk memenuhi undangan dari Presiden Jokowi.
Ketua Pokmas Sidomulyo Desa Ngeni Kecamatan Basuki menjelaskan, bahwa pihaknya dari Pokmas Sidomulyo Desa Ngeni tidak pantang menyerah berjuang dalam kurun waktu yang panjang, dengan berbagai rintangan yang telah pihaknya lewati.
“Semua ini untuk perjuangan anak cucu kami, kami berjuang untuk mendapatkan hak Redis dari ek Perkebunan Gunung Nyamil Tahun 2009, tanah onyek reformasi Agraria di wilayah Blitar Selatan,” ucap Basuki.
Lanjutnya, pihaknya dari 9 Pokmas yang ada di wilayah Blitar Selatan terdiri dari Ketua Pokmas, Sekretaris, Bendahara, Kepala Desa berjumlah 40 orang hari ini berangkat ke Jakarta untuk memenuhi undangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Istana Presiden, dan undangan dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN.
“Tujuan kami untuk meminta redistribusi tanah seluas 8.000 hektar di sembilan lokasi Blitar Selatan, kami telah menggarap tanah selama belasan bahkan puluhan tahun dan berharap Presiden Jokowi mau memberikan redistribusi kepada para penggarap,” ujar Basuki.
Perwakilan Pokmas Hadi Sucipto mengatakan, penguasaan tanahnya ini sudah puluhan tahun, bahkan ada yang sebelum merdeka sudah dikuasai tetapi belum ada kepastian tentang hak itu.
Tanah seluas 8.000 hektar tersebut tersebar di 9 titik di Wilayah Blitar Selatan, sudah puluhan tahun yang lalu menurut para petani telah menggarap dan menempati tanah tersebut.
Kini para petani meminta kepastian kepemilikan tanah kepada Pemerintah Republik Indonesia. Mereka berharap di akhir masa jabatan Jokowi, 8.000 hektar tanah itu bisa didistribusikan.
Masyarakat dari Blitar Selatan ini khawatir jika tidak ada program redistribusi maka anak cucu mereka pada masa mendatang tidak dapat menggarap tanah tersebut. Hal itulah yang mendorong para petani asal Blitar Selatan memberanikan diri ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden RI, Jokowi.
“Kami menuntut adanya satu ketegasan secara fakta hukumnya tanah-tanah ini sudah dikuasai sejak dulu kala sampai sekarang ini tetap di kelola masyarakat,” tegas Hadi Sucipto.
Selama ini, masyarakat yang menggarap 8.000 hektar tanah di wilayah Blitar Selatan juga merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah. Maka dari itu mereka berharap dengan langkah-langkah ini, kejelasan status kepemilikan tanah dapat terwujud.
“Selama belum ada redistribusi maka anak cucu kami belum jelas bisa menggarap atau tidak,” pungkas Hadi Sucipto.
Pewarta : Novi
