Lampung Tengah,Mitratoday.com-Butuh kerja keras Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Dalam menanggulangi masih tingginya angka kemiskinan.
Karena, angka kemiskinan 2019 di Lamteng masih 12,03 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Belum lagi di tambah ujian berat Indonesia terdampak Covid-19, Jelas Lampung Tengah terkena imbasnya.
Dari keterangan Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Lamteng Yasir Wijaya mengatakan, Angka kemiskinan di Bumi Beguwai Jejamo Wasai pada 2020 belum dirilis.
“Untuk tahun 2020, Angka kemiskinan di Lamteng belum dirilis. Masih dalam proses. Tahapannya kan dari lapangan, pengolahan data statistik, analisis, dan diseminasi statistik. Prosesnya di BPS Pusat. Kemungkinan September atau Oktober dirilis,” katanya di kantor BPS Lamteng, Rabu 26 Agustus 2020.
Pada tahun 2019, kata Yasir Wijaya, sebesar 12,03 persen atau 166.000 jiwa. Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Lamteng Trennya turun terjadi dibanding 2018 sebesar 12,42 persen.
Metode yang digunakan untuk mengetahui penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, Lanjut Yasir Wijaya, yang metode konsumsi. Bukan dilihat dari penghasilan atau pendapatan.
“Apa yang masyarakat makan dan non-konsumsi. Kalau makan, apa yang dimakan seminggu terakhir. Dari konsumsi dikonversi ke nilai rupiah. Nanti ditentukan garis kemiskinan,” ungkapnya.
Terkait adanya pandemi Covid-19, Angka kemiskinan tahun 2020, pihak BPS tidak bisa memprediksi naik atau turun. “Kita nggak bisa memprediksi-memprediksi. Kita berbicara berdasarkan data. Kalau petugas sudah turun ke lapangan sejak Maret 2020 menyurvei rumah tangga-rumah tangga. Bulan Maret itu sudah masuk pandemi Covid-19. Tapi sejauh ini belum tergambar dampak Covid-19-nya,” Pungkasnya.
Ditanya apakah penerima bantuan BLT atau PKH masuk penilaian untuk menentukan garis kemiskinan, Yasir Wijaya menyatakan tidak. “Tidak masuk penilaian. Penghitungan yang dilakukan BPS merupakan kemiskinan makro. Kalau kemiskinan mikro, inilah yang dipakai pemerintah untuk mengintervensi penduduk yang mendapat bantuan. Penduduk yang masuk data kemiskinan sosial. Kalau mikro sampai by name by address. Kalau makro yang BPS lakukan hanya estimasi setiap kabupaten/kota,” ujarnya.
Dalam penanggulangan kemiskinan, kata Yasir Wijaya, perlu ada pergeseran program. Masalah kemiskinan ini multidimensi. Semua pihak harus dilibatkan. Sekarang ini pemerintah sifatnya hanya perlindungan sosial.
“Tapi, untuk jangka panjang harus lebih ke produktivitas penduduk. Bagaimana pendapatan terjaga. Kalai bantuan yang diberikan, berapa pun tidak akan cukup. Mungkin harus ada pergeseran ke program. Intinya, bagaimana menciptakan transaksi ekonomi di suatu wilayah,” Tandasnya.
